REPUBLIKA.CO.ID, RUTENG, – Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diambil untuk mengawal percepatan penanganan korban dan memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa pihaknya meminta laporan komprehensif mengenai kondisi terkini, langkah tanggap darurat, serta kebutuhan mendesak di daerah terdampak. Peninjauan dilakukan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT.
"Kami dari DPR RI sengaja minta penjelasan dari penanggung jawab penanganan tanggap darurat bencana ini. Kita minta laporan kondisi existing, kemudian langkah taktis yang diambil pada masa tanggap darurat, kemudian juga penanganan yang harus segera cepat dilakukan," kata Cucun.
Koordinasi Cepat untuk Kebutuhan Mendesak
Cucun menegaskan bahwa DPR akan membawa berbagai masukan dari pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Hal ini untuk menentukan langkah prioritas yang perlu dikoordinasikan dalam satu hingga dua hari ke depan.
"Yang harus kami lakukan segera dalam satu atau dua hari ini, kita akan lakukan, kita laksanakan koordinasi," tegasnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
DPR juga meminta kepastian mengenai penanganan korban dan dukungan yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Fokus utama adalah penanganan para korban gempa selama masa tanggap darurat.
Dampak Meluas di Luar Manggarai
Cucun menyoroti bahwa dampak gempa tidak hanya terbatas di Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, DPR turut meminta laporan dan masukan mengenai kondisi serta kebutuhan daerah-daerah lain yang juga terdampak bencana tersebut.
"Karena bukan hanya Kabupaten Manggarai saja, termasuk ada kabupaten-kabupaten lain yang terdampak, kita minta juga masukan dalam waktu yang singkat ini," ujarnya.
Meskipun bencana terjadi menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, DPR berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah. Tujuannya adalah memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak mendapat perhatian serius.
"Tetap kita akan hadir untuk rakyat, untuk masyarakat yang sedang tertimpa musibah ini," pungkas Cucun.
Peninjauan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, serta Bupati Manggarai. Sejumlah menteri dan pimpinan BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Telkom juga mengikuti koordinasi secara daring.
