NTT, tvOnenews.com - Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak gempa 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam peninjauan tersebut, Satgas Galapana ingin memastikan penanganan terhadap korban terdampak bisa berlangsung cepat.
"Kami dari DPR RI sengaja minta penjelasan dari penanggung jawab penanganan tanggap darurat bencana ini, kita minta laporan kondisi existing kemudian langkah taktis yang diambil biasa tanggap darurat, kemudian juga penanganan yang harus segera cepat dilakukan," kata Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, di Ruteng, Manggarai, NTT, Minggu (16/8).
Cucun mengatakan DPR juga akan membawa masukan dari pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan dalam satu hingga dua hari ke depan.
"Yang harus kami lakukan segera dalam satu atau dua hari ini, kita akan lakukan, kita laksanakan koordinasi," tegas dia
Dalam peninjauan tersebut, DPR juga meminta kepastian mengenai penanganan korban gempa, termasuk dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.
"Kami ingin laporan juga, minta kepastian dalam tanggap darurat ini terutama yang paling pertama penanganan para korban gempa ini," ujar Cucun.
Dia menegaskan dampak bencana tidak hanya terjadi di Kabupaten Manggarai. DPR meminta laporan mengenai kondisi kabupaten-kabupaten lain yang turut terdampak.
"Karena bukan hanya Kabupaten Manggarai saja, termasuk ada kabupaten-kabupaten lain yang terdampak, kita minta juga masukan dalam waktu yang singkat ini," tegas Cucun.
Dalam kesempatan itu turut hadir Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa; Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati; Wakil Ketua Komisi XI Bambang Hariyadi; Anggota Komisi II Cindy Monica Salsabila; dan Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta Bupati Manggarai.
Sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga juga mengikuti pertemuan secara daring melalui Zoom. Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Kesehatan, serta jajaran direksi PLN, Pertamina, dan Telkom.
