Jakarta: Nahdlatul Ulama (NU) kembali menegaskan komitmennya terhadap tradisi musyawarah sebagai landasan utama dalam menentukan kepemimpinan organisasi. Gagasan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara langsung dinilai perlu dikaji ulang agar tidak menggeser nilai-nilai syura (musyawarah) yang telah mengakar dalam budaya NU sejak didirikan.
Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, berpandangan bahwa mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) merupakan wujud penghidupan kembali tradisi musyawarah dalam memilih pemimpin NU. Menurutnya, sistem ini lebih sesuai dengan karakter dan kepribadian NU yang menjunjung tinggi musyawarah, kebijaksanaan, dan pertimbangan para ulama.
"Ketua Umum PBNU semestinya lahir dari syura (musyawarah) dan hikmah para ulama, bukan dari kompetisi suara. AHWA menjaga agar kepemimpinan NU ditentukan dengan pertimbangan ilmu, akhlak, keteladanan, dan kemaslahatan," kata KH Taufik Damas dalam keterangannya, Minggu, 16 Agustus 2026.
KH Taufik menegaskan bahwa memilih pemimpin melalui musyawarah bukanlah hal baru bagi NU. Tradisi ini telah menjadi ciri khas organisasi yang lahir dari rahim pesantren dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah. NU, menurutnya, bukan partai politik yang menjadikan kompetisi elektoral sebagai mekanisme utama dalam menentukan kepemimpinan.
Baca Juga :
Muktamar NU ke-35, Harapan Kepemimpinan Organisasi Tetap Menjaga Marwah Ulama
Karena itu, kepemimpinan dalam NU tidak cukup diukur berdasarkan jumlah suara atau popularitas seseorang. Ada dimensi keilmuan, moralitas, akhlak, keteladanan, dan kemampuan menjaga kemaslahatan jam'iyyah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah.
"Ada dimensi keilmuan, moralitas, akhlak, keteladanan, dan kemampuan menjaga kemaslahatan jam'iyyah yang perlu menjadi pertimbangan utama," ujar tokoh muda NU alumni Al-Azhar, Mesir ini.
KH Taufik mengingatkan, pemilihan langsung berpotensi membawa kultur kontestasi elektoral ke dalam tubuh NU. Kampanye, pembentukan kubu, mobilisasi dukungan, hingga persaingan berbasis sentimen personal dapat menimbulkan polarisasi yang merusak ukhuwah Nahdliyah.
"Jangan sampai proses memilih pemimpin justru membuat warga NU terbelah dalam kubu-kubu dukungan. NU memiliki tradisi ukhuwah, adab, dan penghormatan kepada para ulama yang harus tetap dijaga," tukasnya.
Menurutnya, menghidupkan kembali tradisi musyawarah adalah upaya menjaga persatuan warga NU. Kepemimpinan bukanlah soal siapa yang mendapat suara terbanyak, melainkan siapa yang paling layak memikul amanah melalui pertimbangan kolektif para ulama dan tokoh NU.
Dalam pandangan KH Taufik, AHWA bukanlah mekanisme kuno yang tertinggal zaman. Justru, sistem ini tetap relevan untuk menjaga proses pemilihan kepemimpinan tetap berada dalam kerangka musyawarah, hikmah, dan kearifan ulama.
Mekanisme tersebut bukan berarti mengabaikan aspirasi warga NU. Sebaliknya, aspirasi tetap dapat disalurkan melalui mekanisme representatif dalam muktamar, kemudian dimusyawarahkan bersama oleh para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan dan moral.
"Menjaga AHWA bukan berarti menolak demokrasi. Yang kita jaga adalah agar demokrasi yang digunakan di NU tidak tercerabut dari tradisi dan watak NU sendiri," tegasnya.
KH Taufik menegaskan bahwa menghidupkan kembali tradisi musyawarah dalam memilih pemimpin adalah ikhtiar menjaga jati diri NU sebagai jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah. Kepemimpinan di NU adalah amanah keilmuan dan moral, bukan sekadar mandat elektoral.
"Bagi NU, kepemimpinan adalah amanah keilmuan dan moral, bukan sekadar mandat elektoral. Karena itu, memilih pemimpin melalui syura (musyawarah) dan pertimbangan para ulama lebih sesuai dengan ruh dan tradisi NU," pungkasnya.
