Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Anggaran itu digunakan untuk melanjutkan berbagai bantuan sosial (Bansos) hingga pemberdayaan masyarakat pada tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, nilai anggaran belanja perlinsos pada 2027 itu naik sekitar 8,2% dari yang disiapkan pada 2026 senilai Rp 508,2 triliun, saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosil sebesar Rp 549,9 triliun," kata Airlangga, dikutip Minggu (16/8/2026).
Airlangga mengatakan, total anggaran perlinsos itu akan bersumber dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp 422,5 triliun, belanja non K/L Rp 88,1 triliun, dan transfer ke daerah Rp 38,4 triliun.
Programnya dalam bentuk program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, dan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Airlangga memastikan, pemberian perlinsos pada 2027 akan diiringi dengan upaya meningkatkan ketepatan sasaran dengan memanfaatkan DTSEN dan digitalisasi bansos.
Melalui program perlinsos 2027 ini, pemeirntah kata dia juga ingin mempercepat graduasi melalui sinergi dengan program pemberdayaan dan sekolah rakyat, hingga memperkuat perlinsos yang adaptif, inklusif dan sesuai siklus hidup.
Adapun rincian program perlinsos 2027 sebagai berikut:
1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM)
- program sembako bagi 17,8 juta KPM
- atensi sosial dan penanganan bencana bagi 13,5 ribu orang
- bantuan iuran JKP bagi 74,8 juta orang
- subsidi jenis BBM tertentu sebesar 20.097,5 ribu kiloliter
2. Pemenuhan Pelayanan Pendidikan
- PIP bagi 22,1 juta siswa
- KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa
3. Pemenuhan Layanan Kesehatan
- PBI JKN bagi 96,8 juta peserta
-PBPU dan BP kelas III bagi 49,6 juta peserta
4. Pemberdayaan Masyarakat
- Subsidi KUR bagi 5,1 juta debitur.
(arj/arj)
