Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ancaman itu disampaikan menyusul insiden keamanan pangan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Dia mengatakan sanksi bagi pihak yang terbukti lalai tidak hanya pencopotan dari jabatan. Khusus Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), Sudaryono memastikan akan mengajukan pemecatan dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Sanksinya yang pertama, dapurnya di-suspend berat. Kemudian Kepala SPPG-nya, sanksi yang bisa saya berikan bukan hanya dicopot, tapi saya ajukan pemecatan dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara, status ASN-nya. Karena ini sudah menyangkut (nyawa)," kata Sudaryono saat mengunjungi siswa korban insiden keamanan pangan MBG di Medan, Minggu (16/8).
Investigasi oleh Aparat Penegak HukumSudaryono juga membuka kemungkinan menyerahkan proses investigasi kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan kelalaian dalam insiden tersebut.
Menurut Sudaryono, keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG bukan sekadar persoalan operasional dapur. Hal itu berkaitan langsung dengan keselamatan dan nyawa penerima manfaat.
Karena itu, seluruh kepala dapur, petugas, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG diminta memastikan seluruh standar operasional prosedur (SOP) dijalankan secara ketat.
Sudaryono juga meminta petugas yang merasa tidak mampu menjalankan tugasnya untuk mengundurkan diri daripada membahayakan penerima manfaat MBG.
"Ini juga peringatan bagi yang lain, harus ekstra hati-hati dan kerja dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak bisa, kau mundur. Kalau merasa enggak mampu. Jangan nyawa orang jadi permainan," tegas Sudaryono.
"Kalau enggak mampu jadi kepala dapur, kalau enggak mampu jadi chef, kalau enggak mampu jadi petugas di situ, kau mundur aja. Karena nyawa seseorang enggak bisa dipertaruhkan," lanjutnya.
