JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penanganan fase tanggap darurat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2–3 pekan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari dalam Update Penanganan Pascagempa Bumi NTT, Minggu (16/8). “Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian/lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2–3 minggu ke depan,” kata Aam, sapaan akrab Abdul Muhari.
Meski demikian, Aam menegaskan target tersebut tetap bergantung pada dinamika dan perkembangan kondisi di lapangan. Target dapat berubah apabila ditemukan kondisi atau situasi tidak terduga selama proses penanganan bencana.
BACA JUGA:Prosesi Kirab Bendera HUT RI ke-81, Nuansa Merah Putih Hiasi Kawasan Monas: Pasukan Siap!
“Tentu saja ini sangat tergantung dengan dinamika yang kita hadapi di lapangan. Tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi, di awal kita menetapkan target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat,” imbuhnya.
Aam mengatakan, saat ini status tanggap darurat telah diberlakukan di Kabupaten Manggarai selama 90 hari. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur sedang dalam proses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Adapun penetapan status tanggap darurat untuk Provinsi NTT juga masih dalam proses.
Ia menjelaskan, selain berfokus pada pencarian dan pertolongan korban serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar bagi masyarakat terdampak, pemerintah mulai melakukan pendataan dan identifikasi kerugian materiil akibat gempa.
“Kita harapkan di lapangan pemerintah daerah, dibantu oleh personel dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian materiil, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat,” ujarnya.
BACA JUGA:Sekolah Libur Pascagempa NTT, Jatah MBG dari 71 SPPG Dialihkan ke Posko Pengungsian
Menurut Aam, identifikasi tingkat kerusakan rumah dan bangunan tersebut penting dilakukan sejak awal agar pemerintah dapat mempersiapkan tahapan selanjutnya secara lebih efektif, khususnya dalam mempercepat proses transisi dan pemulihan menuju tahap rekonstruksi.
“Ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita lakukan, kita percepat, dan kita akselerasi,” katanya.
Sementara itu, pada hari kedua pascagempa, BNPB atas arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah membuka Posko Pendamping Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis Lapangan di Maumere. Media Center untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana juga telah disiapkan di Kantor Bupati Manggarai Barat.
“Kita harapkan ini bisa menjadi Posko Nasional selama fase tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya fase tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan,” terang Aam.
BACA JUGA:Hadiri HUT RI ke-81 di Istana Merdeka, Dewi Soekarno Kaget: Dulu Halaman, Kini Ada Gedung
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan Posko Logistik Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko Penerimaan Logistik Utama berada di Bandara Labuan Bajo, sedangkan Posko Logistik Pendukung berada di Maumere.
- 1
- 2
- »
