Bank Indonesia (BI) meresmikan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen ritel pada Senin (17/8). Delapan bank menjadi Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) penerbit tahap awal instrumen pembayaran kredit domestik tersebut.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, menjelaskan, delapan bank yang meluncurkan KKI ritel terdiri atas Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Mega, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Ryan mengatakan BSI menjadi salah satu penerbit KKI dengan mengembangkan skema pembiayaan berbasis prinsip syariah. Skema tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan instrumen pembiayaan dalam ekosistem pembayaran digital dengan prinsip syariah.
“Termasuk juga BSI yang mengembangkan untuk skema pembiayaan syariah,” kata Ryan dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8).
Ryan menjelaskan KKI ritel pada tahap awal implementasi 17 Agustus 2026 diterbitkan dalam bentuk kartu digital yang dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS.
Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan memindai QRIS atau menggunakan metode pembayaran tanpa pindai yang dikenal sebagai QRIS Tap. “Kami mengapresiasi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang telah bersinergi erat untuk mewujudkan KKI ini,” ujarnya.
BI mengembangkan KKI secara bertahap untuk berbagai kebutuhan transaksi. Pengembangan tersebut mencakup pembayaran melalui QRIS, pembayaran daring, penggunaan kartu, hingga penerbitan kartu fisik.
KKI Segmen Ritel ini merupakan sumber dana alternatif deferred payment atau pembayaran tunda yang pemrosesan transaksinya dilakukan secara domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional.
KKI dapat digunakan oleh individu dan korporasi, baik untuk layanan konvensional maupun syariah, sesuai dengan produk yang disediakan oleh PJP penerbit. KKI dan KKI Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen pembayaran yang sama dalam ekosistem KKI.
Perbedaannya terletak pada segmen pengguna dan peruntukannya. KKI Pemerintah diperuntukkan bagi Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung transaksi belanja pemerintah.
Sedangkan KKI segmen ritel dapat dimiliki dan digunakan oleh masyarakat serta korporasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari dan kegiatan usaha
Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, memproyeksikan integrasi KKI dengan QRIS diharapkan dapat mengalihkan sekitar 10% dari porsi transaksi kartu kredit yang saat ini mencapai 15% ke KKI.
Sementara sekitar 5% transaksi kartu kredit diperkirakan tetap bertahan karena umumnya digunakan untuk transaksi bernilai besar dan kebutuhan transaksi di luar negeri.
