Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kehadiran pemerintah untuk mendukung kebutuhan pembiayaan selama penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
Purbaya menyampaikan ini lewat sambungan telepon dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana DPR pada Minggu (16/8). Dia membagikan pernyataan tersebut di akun Instagram resmi @menkeuri pada Senin (17/8).
Dia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan penanganan bencana lewat anggaran yang tersedia untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dukungan pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan tahapan pemulihannya.
"Untuk pertama biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada Rp5 triliun kalau tidak salah, mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup," kata Purbaya, dikutip Senin (17/8).
Bendahara Negara memaparkan penanganan bencana dilakukan bertahap dan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Jika ada kebutuhan lebih, pemerintah akan melakukan rekonstruksi atau penyesuaian anggaran demi penanganan bencana.
"Kalau untuk bencana ada cadangan khusus," katanya.
Pada Senin (16/8), BNPB mengkonfirmasi sementara ini ada 9.290 warga bertahan di titik-titik pengungsian pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan berdasarkan pemutakhiran data pukul 00.00 WIB Minggu (16/8) konsentrasi pengungsi terbesar di NTT berada di Kabupaten Sikka sebanyak 3.356 jiwa dan Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 jiwa. Pengungsi di Kabupaten Sikka tersebar di GOR Samador sebanyak 1.356 jiwa dan 2.000 jiwa mengungsi secara mandiri di 10 titik lokasi.
Sementara itu ratusan warga terdampak lainnya juga dilaporkan mengungsi di Kabupaten Nagekeo sebanyak 500 jiwa, Kota Bima (NTB), hingga Kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan). Jadi secara keseluruhan ada 9.290 pengungsi. Berton memastikan pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan logistik di area pengungsian kini menjadi fokus utama penanganan masa darurat.
