Oleh: Dr Juni Supriyanto, Doktor Ilmu Ekonomi dan Peneliti Perbankan dan Keuangan Syariah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 18 Februari 2026, Badan Legislasi DPR menyelesaikan harmonisasi RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan suara bulat seluruh fraksi.
Tiga pekan kemudian, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menetapkannya sebagai usul inisiatif DPR dan memasukkannya ke Prolegnas Prioritas 2026 (dpr.go.id; Detik.com, 12 Maret 2026).
Itu kabar baik—dan BPKH datang ke momentum ini dengan modal kuat. Nilai manfaat Rp 2,06 triliun sudah disalurkan kepada 5,7 juta jamaah dan laporan keuangan meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut-turut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain itu, keterlibatan dalam instrumen Orange Sukuk membuktikan dana haji mampu memberi dampak sosial yang terukur sekaligus return yang kompetitif (Gunawan, 2026). Fondasi yang ada layak dijaga—dan diperkuat.
Pertanyaan yang lebih penting kini bukan apakah UU ini akan direvisi, melainkan ke arah mana revisi itu berjalan. Karena sekitar Rp184 triliun dana haji yang dikelola BPKH bukan sekadar angka di neraca. Ia titipan jutaan jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun.
Tiga Arah yang Perlu Diperkuat
Pertama, tegaskan karakter fidusia dana haji di dalam batang tubuh UU. Selama ini posisi dana haji berada di wilayah abu-abu antara "keuangan negara" dan "dana amanah". Ketidakjelasan ini bukan hanya masalah hukum—ia memengaruhi cara seluruh ekosistem memperlakukan dana tersebut.
Edwin M Truman (2010) mengingatkan, lembaga pengelola dana publik yang mandatnya tidak terdefinisi dengan baik cenderung tidak optimal menjalankan satu pun dari fungsinya. Tanpa kejelasan mandat, setiap keputusan investasi selalu dibayangi perdebatan mengenai tujuan akhirnya.
Kedua, perluas investasi ke ekosistem haji dengan pagar yang proporsional. BPKH didorong memperdalam keterlibatan di sektor yang langsung menyentuh pengalaman jamaah—akomodasi, transportasi, layanan kesehatan, dan logistik halal (CNBC Indonesia, 9 Juli 2026).
Investasi semacam ini punya logika ganda: menghasilkan nilai manfaat sekaligus meningkatkan kualitas ibadah. Syaratnya tegas: setiap ekspansi harus disertai mekanisme ring-fencing yang memastikan dana pokok jamaah tidak terpapar risiko bisnis yang tidak proporsional.
Perluasan investasi membawa konsekuensi berupa peningkatan kompleksitas tata kelola dan risiko pasar yang harus diantisipasi secara hati-hati. Ketiga, jadikan standar internasional sebagai cermin, bukan pajangan.
Santiago Principles (IMF, 2008) yang berisi 24 prinsip tata kelola dana kekayaan negara sepenuhnya bisa diadaptasi untuk konteks dana fidusia berbasis kepercayaan.
Penerapan prinsip transparansi (SP 11–17) dan akuntabilitas (SP 18–24) secara konsisten akan mengangkat BPKH ke standar yang diakui mitra internasional dan dipercaya jutaan pemilik dana sekaligus.
Menuju Sovereign Halal Fund
Dengan kelolaan sekitar Rp 184 triliun yang terus bertumbuh dan imbal hasil stabil di kisaran 7 persen, BPKH telah menjadi salah satu pengelola dana institusional terbesar di Indonesia—khususnya di segmen keuangan syariah.
Ini membuka ruang bagi konsep Sovereign Halal Fund (SHAF)—bukan sebagai nomenklatur hukum, melainkan model kelembagaan: konsolidasi dana umat non-APBN dari berbagai institusi yang dikelola secara produktif, transparan, dan berdampak nyata.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Dr Indra Gunawan menggambarkan, BPKH telah menunjukkan model triple impact: menghasilkan return finansial kompetitif, memberikan kontribusi sosial melalui pemberdayaan UMKM, serta mendukung pembangunan sarana keumatan (Gunawan, 2026).
Orange Sukuk—instrumen yang memberdayakan jutaan wirausaha perempuan dengan tingkat pembiayaan bermasalah di bawah 3 persen—adalah bukti empiris bahwa karakter fidusia dan produktivitas investasi bisa berjalan beriringan.
Danantara dan BPKH berjalan di dua jalur berbeda, dan justru di situlah kekuatan sinerginya. Danantara membawa jangkauan dan fleksibilitas khas sovereign wealth fund konvensional.
Sedangkan BPKH membawa kedalaman kepercayaan umat dan stabilitas horizon investasi yang tidak mudah direplikasi. Kolaborasi keduanya hanya bermakna jika berjalan di atas fondasi keamanan dana jemaah—bukan di luar atau di sebelahnya.
Kesempatan yang tak Boleh Disia-siakan
Warren Buffett pernah mengingatkan, "Dibutuhkan dua puluh tahun untuk membangun reputasi dan lima menit untuk menghancurkannya." Bagi BPKH, reputasi itu diukur satu per satu—dalam setiap keberangkatan jamaah yang terwujud sesuai janji.
Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji adalah kesempatan langka untuk mengunci kepercayaan itu dalam fondasi hukum yang tahan lama. Sekitar Rp 184 triliun itu bukan sekadar angka. Ia adalah harapan yang menunggu untuk dijaga dengan sungguh-sungguh.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
