Jakarta, VIVA – Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik keras terkait kebijakan jaminan kesehatan dan lapangan kerja saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2026.
Megawati meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak mengganggu program jaminan sosial publik tersebut, melainkan justru menambah alokasi anggarannya.
"Lah bayangkan sekarang, saya bikin, saya lho yang bikin BPJS. Tapi sekarang mulai dikutik-kutik sepertinya apa? Kenapa? Padahal saya bikin itu bagi rakyat banyak, rakyat jelata, yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang," tegas Megawati dalam amanatnya, Senin, 17 Agustus 2026.
"Nah sekarang itu, eh tolong dengarkan ya Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, Keuangan, tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak," sambungnya.
Megawati menceritakan bahwa pembentukan BPJS semasa pemerintahannya didasari oleh empati mendalam saat melihat warga miskin kesulitan mengakses layanan medis di rumah sakit.
Ia mengenang momen emosional ketika bertemu seorang ibu yang menangis di rumah sakit karena tak sanggup membayar biaya pengobatan anaknya sebelum suaminya mendapatkan uang.
"Saya enggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya sedih melihat rakyat menjual ini menjual itu," tuturnya.
Pengalaman tersebut menjadi fondasi utama Megawati untuk menegaskan bahwa kewajiban utama pemerintah adalah memberikan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
Selain masalah jaminan kesehatan, Megawati juga menumpahkan kekhawatirannya terkait tingginya angka pengangguran di kalangan berpendidikan tinggi. Ia mengaku terganggu dengan pemberitaan koran mengenai fenomena banyaknya orang pintar yang belum mendapatkan pekerjaan.
"Bingung saya, karena saya baru saja berapa hari ini diganggu oleh koran karena katanya banyak orang-orang pintar itu tidak punya pekerjaan dan jumlahnya saya bingung kenapa katanya sampai sejuta. Ke mana mereka? Ini sedang saya suruh urus untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi," ungkapnya.
Menurut Megawati, pemenuhan layanan kesehatan dan penyediaan lapangan kerja yang layak merupakan jalan peradaban bangsa yang harus didukung oleh sistem politik dan negara hukum yang berkeadilan.
