Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mendorong agar makna kemerdekaan tidak berhenti pada pencapaian ekonomi secara makro, tetapi diwujudkan dalam perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Mukhamad Misbakhun Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI mengatakan pembangunan Indonesia harus diarahkan untuk kepentingan jangka panjang, melampaui pergantian pemerintahan dan kepentingan satu periode jabatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun setelah mencermati Pidato Kenegaraan Prabowo Subianto Presiden pada 14 Agustus 2026.
Menurutnya, ada pesan penting bahwa pembangunan nasional harus disiapkan untuk generasi mendatang.
“Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan,” kata Misbakhun, Senin (17/8/2026).
Anggota Komisi XI DPR RI itu menilai semangat tersebut sejalan dengan karakter SOKSI sebagai organisasi kader. Setiap pemegang amanah, menurut dia, harus memiliki perspektif jauh ke depan dengan mempersiapkan generasi Indonesia agar mampu menjadi pekerja, pengusaha, ilmuwan, petani, teknisi, hingga pemimpin bangsa.
Misbakhun mengatakan, ukuran keberhasilan kemerdekaan semestinya dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, energi, hingga tumbuhnya perekonomian desa dan industri nasional.
“Karena itu, kemerdekaan bukan sekadar upacara dan bendera. Kemerdekaan harus hadir dalam pangan yang cukup, pendidikan yang baik, kesehatan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, rumah yang layak, energi yang tersedia, desa yang hidup, industri yang kuat, serta negara yang mampu melindungi dan memberdayakan rakyat,” ujarnya.
Salah satu program yang dinilai memiliki peran strategis ialah Makan Bergizi Gratis (MBG). Misbakhun menyebut program tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai pemberian makanan kepada masyarakat, melainkan sebagai investasi pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Dengan anggaran sekitar Rp268 triliun pada 2026 dan cakupan penerima yang telah mencapai 82,9 juta orang, MBG dinilai memiliki ruang besar untuk membantu mengatasi persoalan gizi dan stunting yang prevalensinya masih berada di angka 19,8 persen.
“MBG harus menjadi ekosistem. Bukan sekadar menu di atas nampan, tetapi hasil interaksi banyak pihak. Ketika bahan pangan diserap dari petani, nelayan, dan UMKM lokal, maka terbentuk rantai nilai dari hulu hingga hilir,” kata Misbakhun.
Menurut dia, satu porsi makanan bergizi dapat menggerakkan banyak sektor sekaligus, mulai dari produksi pangan, koperasi, distribusi hingga konsumsi. Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola agar program berskala besar tersebut berjalan efektif.
Kritik dan evaluasi terhadap MBG, lanjut Misbakhun, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program, bukan sebagai hambatan terhadap tujuan pembangunan manusia.
Selain MBG, SOKSI memberikan perhatian terhadap pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Misbakhun menilai koperasi desa harus menjadi mesin ekonomi yang benar-benar bekerja dan memberi manfaat kepada masyarakat.
Pemerintah sendiri menargetkan 30.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi optimal pada akhir 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 10.000 koperasi disebut telah berfungsi dan 3.300 di antaranya berjalan optimal.
“Kopdes Merah Putih harus hidup, bukan sekadar papan nama. Ia harus menjadi offtaker hasil pertanian, distributor kebutuhan pokok, sekaligus lembaga keuangan mikro desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, koperasi yang sehat dapat meningkatkan posisi tawar petani, membuka lapangan kerja bagi generasi muda di daerah, sekaligus membuat perputaran ekonomi tidak terkonsentrasi di perkotaan.
KDMP juga dinilai dapat berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memperpendek rantai distribusi. Berbagai kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, produk UMKM, hingga pemasaran hasil pertanian dapat dikembangkan melalui ekosistem koperasi.
“Penguatan KDMP harus diarahkan untuk menjadikan desa sebagai pusat aktivitas ekonomi yang produktif. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan, sehingga pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berputar di kota,” ujarnya.
Di sektor energi dan sumber daya alam, Misbakhun mengapresiasi langkah pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal.
Ia mencontohkan penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025 yang kemudian diikuti peningkatan kinerja PT Timah.
BUMN pertambangan tersebut mencatat laba bersih semester I 2026 sebesar Rp2,71 triliun, atau meningkat 804,7 persen.
“Negara tidak boleh kalah. Ini bukti bahwa penegakan hukum yang konsisten berdampak langsung pada penerimaan negara dan kesehatan industri,” katanya.
Meski demikian, Misbakhun mengingatkan penataan pertambangan perlu disertai solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
“Mereka membutuhkan kepastian dan lapangan kerja pengganti,” ujarnya.
SOKSI juga mendorong pemerintah mempercepat agenda hilirisasi agar kekayaan sumber daya alam Indonesia menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Menurut Misbakhun, pembangunan fasilitas produksi, penguasaan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
“Kita tidak boleh selamanya mengekspor bahan mentah. Nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri melalui pabrik, teknologi, dan pekerjaan,” katanya.
Di sektor energi, ia mendorong penguatan kemandirian melalui pengembangan biodiesel dan pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga perekonomian nasional dari gejolak harga energi dunia.
Sementara terkait RAPBN 2027 dengan rencana belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun, Misbakhun mengingatkan pemerintah agar setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Prabowo Presiden sebelumnya menyampaikan potensi efisiensi belanja pengadaan pemerintah mencapai Rp360 triliun dari total sekitar Rp1.200 triliun melalui konsolidasi pengadaan.
“Efisiensi bukan berarti memotong pelayanan rakyat, melainkan menghilangkan kebocoran dan pemborosan. Setiap rupiah APBN harus menghasilkan manfaat maksimal,” ucap Misbakhun.
Ia menyebut delapan prioritas nasional, termasuk kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, harus menjadi ukuran keberhasilan penggunaan anggaran negara.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, serta rasio gini 0,362-0,367. Pemerintah juga menetapkan target swasembada delapan komoditas pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional.
Misbakhun mengingatkan pembangunan besar tidak akan optimal apabila masih dibebani kebocoran anggaran. Karena itu, ia mendorong digitalisasi pengadaan, transparansi, serta penguatan integritas aparatur.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi perampasan hak rakyat atas sekolah, jalan, dan layanan kesehatan. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan perbaikan sistem,” katanya.
Sebagai organisasi yang memiliki basis kaum pekerja, SOKSI juga memperkuat perhatian terhadap kualitas tenaga kerja. Pada Juni 2026, SOKSI menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.
Misbakhun mengatakan transformasi ekonomi membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
Karena itu, pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi harus menjadi bagian dari agenda pembangunan manusia.
Ia menegaskan SOKSI akan tetap mengambil posisi sebagai organisasi yang memberikan dukungan sekaligus kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
“Demokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih baik. SOKSI akan memberikan dukungan rasional, kritik konstruktif, dan pengawasan yang bertanggung jawab. Jika ada kebijakan melenceng, kami koreksi. Jika ada penyimpangan, kami minta penindakan,” tegasnya.
Misbakhun mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata sesuai bidang masing-masing.
Ia menyebut Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam, pasar domestik, dan bonus demografi. Namun, seluruh potensi tersebut baru akan menjadi kekuatan apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan.
“Kemerdekaan harus hadir di meja makan, di sekolah, di tempat kerja, dan dalam perlindungan hukum. Mari kita pastikan 81 tahun kemerdekaan menjadi tonggak bagi Indonesia untuk naik kelas menuju 2045,” pungkasnya.(faz/iss)
