PDI Perjuangan (PDIP) meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani dinamika pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh.
PDIP menilai tindakan represif, terlebih jika sampai melibatkan letusan senjata di lingkungan tempat ibadah, justru berpotensi memperkeruh suasana dan mengganggu semangat perdamaian yang telah dibangun di Aceh.
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDIP mengatakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah kedaulatannya merupakan hal yang sudah final.
Karena itu, berbagai persoalan yang muncul di daerah, termasuk Aceh dan Papua, perlu diselesaikan dengan memahami latar belakang sosial, politik, dan kondisi masyarakat setempat.
“Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam wilayah kedaulatan negara itu sudah final dan diakui hukum internasional. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti di Aceh, kita harus melihat konteksnya,” ujar Hasto saat ditemui usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di pelataran Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Hasto secara khusus menyoroti laporan mengenai tindakan aparat yang melepaskan tembakan peringatan di lingkungan tempat ibadah ketika merespons pengibaran bendera lokal di Aceh.
Menurutnya, tempat ibadah semestinya menjadi ruang yang dijaga kesakralan dan ketenangannya.
“Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Aparat keamanan harus berkepala dingin dan melihat konteks,” tegasnya.
Menurut Hasto, Aceh memiliki pengalaman panjang dalam membangun perdamaian. Proses tersebut tidak lahir secara instan, melainkan melalui perjalanan yang penuh pengorbanan dan biaya sosial yang besar, terutama setelah bencana tsunami.
Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat Aceh, kata dia, seharusnya terlebih dahulu ditempuh melalui komunikasi dan mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat maupun pemuka agama.
“Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu akar persoalannya ternyata akumulasi dari berbagai ketidakadilan yang selama ini tersumbat pintunya,” kata Hasto.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu membuka ruang untuk mendengarkan berbagai keluhan dari daerah.
Salah satunya terkait kebijakan anggaran, termasuk pemotongan transfer ke daerah serta persoalan penyaluran dana yang dinilai tidak selalu berjalan lancar.
Hasto mengingatkan agar persoalan-persoalan tersebut tidak berhenti sebagai keluhan di tingkat daerah, tetapi dapat tersampaikan secara utuh kepada pemerintah pusat dan Presiden.
PDIP pun mengajak seluruh pihak menahan diri serta menghindari tindakan yang dapat memicu eskalasi.
Menurut Hasto, semangat musyawarah dan mufakat harus menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan di daerah.
“Perdamaian itu mahal. Karena itu, jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui musyawarah justru berkembang menjadi konflik baru,” pungkas Hasto. (faz/iss)
