Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan masih terdapat sekitar 80 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik pada 2026 dan menargetkan seluruh persoalan tersebut tuntas pada 2027.
Dedi menyampaikan kondisi tersebut selepas upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate, Bandung, Senin, 17 Agustus 2026.
Ia menyampaikan permohonan maaf karena setelah Indonesia merdeka selama 81 tahun, pemerintah belum mampu membebaskan seluruh masyarakat Jawa Barat dari keterbatasan akses listrik.
"Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka kami belum bisa "memerdekakan" seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80 ribu rakyat Jabar yang sampai hari ini belum memiliki akses listrik sehingga ketika malam dia kegelapan," kata Dedi.
Ironi Jawa Barat sebagai Pusat Energi NasionalMenurut Dedi, masih adanya puluhan ribu warga tanpa akses listrik menjadi ironi besar karena Jawa Barat merupakan salah satu pusat pemenuhan energi nasional.
Jawa Barat memiliki sejumlah pembangkit dan sumber energi penting, antara lain PLTA Jatiluhur, Jatigede, Cirata, Saguling, serta potensi energi geotermal.
Namun, di tengah besarnya sumber dan produksi energi tersebut, sebagian masyarakat Jawa Barat masih belum menikmati listrik, termasuk warga yang tinggal dekat dengan pembangkit.
Dedi mengungkapkan, ketika dirinya mulai menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2025, jumlah warga yang belum mempunyai akses listrik tercatat lebih dari 500 ribu jiwa.
Dalam kurun sekitar satu tahun, jumlah warga tanpa akses listrik tersebut disebut berhasil ditekan secara drastis hingga tersisa sekitar 80 ribu jiwa pada 2026.
Dedi menegaskan ketimpangan antara besarnya produksi energi Jawa Barat dan masih adanya masyarakat tanpa listrik harus diselesaikan bersama.
"Ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama dan 2027 akan kami selesaikan," kata Dedi.
Pemprov Jawa Barat Realokasi Anggaran untuk Layanan DasarUntuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemprov Jawa Barat melakukan reorientasi sistem keuangan bersama DPRD Jawa Barat dan instansi vertikal.
Reorientasi anggaran diarahkan agar belanja pemerintah lebih berfokus pada pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses listrik dan infrastruktur.
Pemprov Jawa Barat juga menargetkan persoalan jaringan listrik serta infrastruktur jalan menuju wilayah pinggiran provinsi dapat diselesaikan secara bertahap.
Penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur tersebut direncanakan menggunakan skema realokasi anggaran dalam kurun dua tahun anggaran.
Dedi menekankan pemerintah tidak boleh mengabaikan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Infrastruktur jalan menuju kawasan dengan kondisi geografis berliku, termasuk di Sukabumi, Cianjur, dan Garut, juga ditargetkan diperbaiki dan diselesaikan secara bertahap.
"Pemerintah itu enggak boleh abai pada layanan dasar. Infrastruktur menuju jalan besar di daerah berliku seperti Sukabumi, Cianjur, Garut secara bertahap harus terselesaikan," kata Dedi.
HUT Ke-81 RI di Jawa BaratPernyataan mengenai persoalan akses listrik tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Jawa Barat yang dipusatkan di Gedung Sate, Bandung.
Rangkaian peringatan HUT RI mencakup kirab bendera Merah Putih, upacara penaikan bendera, upacara penurunan bendera, serta defile pasukan gabungan.
Masyarakat dan peserta yang menghadiri perayaan juga mendapatkan berbagai makanan dan minuman dari pelaku UMKM.
Pemprov Jawa Barat menyediakan makanan dan minuman UMKM dengan total porsi untuk sekitar 10 ribu orang sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Jawa Barat.
