Wacana pemerintah mencetak ulang buku pelajaran sekolah untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA terus menuai sorotan.
Setelah program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi perhatian karena membutuhkan anggaran besar, rencana pengadaan buku secara terpusat kini ikut dipertanyakan dari sisi efektivitas dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki pengalaman dan sistem yang dapat dijadikan acuan tanpa harus kembali mengalokasikan anggaran besar untuk mencetak buku dari awal.
Berly mengungkapkan bahwa pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah membeli hak cipta buku pelajaran yang sudah tersedia. Langkah tersebut memungkinkan buku dicetak dengan biaya lebih rendah sekaligus dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjangkau.
Baca Juga: 'Prabowo Tidak Ingin Berhenti pada Retorika, Dia Ada Keberanian Mengambil Keputusan'
“Sehingga bisa dicetak dengan harga rendah dan HET ditetapkan (waktu itu Rp4,500 - 14,000) alias terjangkau,” kata Berly di akun X, belum lama ini.
Program tersebut kemudian berkembang. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) kala itu turut mengoordinasikan sekaligus membiayai penulisan buku utama dan buku pendamping yang dikerjakan oleh guru-guru terpilih.
Hasilnya, menurut Berly, masyarakat memiliki akses terhadap buku pelajaran yang dapat digunakan dengan harga murah, termasuk melalui perangkat digital.
“Buku pelajaran berkualitas dengan harga murah. Bisa baca di gadget/PC atau print sendiri. Bagus kan,” ujarnya.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Berly mempertanyakan alasan pemerintah kembali mendorong pencetakan buku sekolah secara terpusat. Ia menilai Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang telah tersedia selama beberapa dekade seharusnya dapat dimanfaatkan kembali.
“Akan cukup besar dana APBN yang perlu dialokasikan untuk cetak ulang buku pelajaran SD-SMA yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Tinggal besarkan font size lalu di upload ke website BSE Kemdikdasmen,” ucapnya.
