jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Indonesia sejak awal kemerdekaannya menganut prinsip loyalitas tunggal dan tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda.
Pernyataan ini disampaikan guna menyikapi wacana kewarganegaraan ganda terbatas yang kembali mencuat pascapidato Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini.
BACA JUGA: Soal Wacana Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Sekjen PKS: Sifatnya Sangat Selektif
Hasto mengatakan aturan terkait kewarganegaraan di Indonesia sebenarnya mengacu sejarah ketika Tanah Air dihadapkan dua kekuatan besar setelah merdeka.
Dari situ, Indonesia memilih tidak mengenal kewarganegaraan ganda agar loyalitas warga tetap tunggal.
BACA JUGA: Yanuar DPR: Wacana Kewarganegaraan Ganda untuk Kepentingan Nasional Harus Dikaji Mendalam
"Ketika Indonesia merdeka itu disyaratkan adanya loyalitas tunggal yang digambarkan dalam sistem kewarganegaraan kita, tidak mengenal kewarganegaraan ganda," ujar Hasto menjawab awak media di Jakarta, Senin (17/8).
Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyadari terjadi revisi aturan terkait kewarganegaraan untuk mengakomodasi nasib anak hasil perkawinan warga Indonesia dengan orang asing.
BACA JUGA: Reaksi Cornelis Tentang Polemik Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua Terpilih, Tegas!
Hasto menyebut aturan memberi waktu bagi sang anak untuk menentukan kewarganegaraan yang ingin dipilih setelah usia mencukupi.
"Kita berikan hak kedaulatan bagi anak hasil perkawinan campur tersebut untuk menentukan kewarganegaraannya ketika sudah dewasa pada 18 tahun," ujarnya.
Dia mengatakan sikap PDIP akan sesuai dengan aspek historis dan aturan yang ada menyikapi wacana kewarganegaraan ganda terbatas.
"Jadi, sikap PDIP itu sesuai dengan konteks historisnya dan undang-undangnya, bahwa kita tidak mengenal kewarganegaraan ganda," kata Hasto.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan wacana kewarganegaraan ganda terbatas saat Pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).
"Hari ini, saya sampaikan ke dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi-kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bagi bangsa Indonesia," kata dia.
Prabowo mengatakan Indonesia punya banyak putra-putri terbaik yang tinggal di luar negeri dan menjadi ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet terutama pemain bola, hingga profesional kelas dunia.
Kepala negara menyebut sebagian dari mereka terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian di luar negeri.
"Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan untuk berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air," ujar Prabowo. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan
