JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Sabtu (15/8/2026) pagi, kericuhan sempat terjadi di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, tepatnya saat warga memperingati Hari Damai Aceh 2026.
Kericuhan bermula saat sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bintang bulan pada salah satu tiang di kompleks Masjid Raya Baiturrahman.
Namun, aparat TNI yang berjaga di sekitar pagar masjid melarang pemasangan bendera tersebut.
Baca juga: Aceh Barat Optimalkan TKD untuk Tanggul dan Pemulihan Infrastruktur Pante Ceureumen
Larangan kemudian diikuti beberapa kali tembakan peringatan yang dilepaskan ke udara. Lalu, suara tembakan membuat massa yang berada di halaman masjid spontan tiarap.
Dari situ lah bentrokan antara warga dan aparat pun terjadi.
Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah pusat?
Sudah Kondusif
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, saat ini, situasi di Aceh sudah terkendali seluruhnya.
"Saat ini, situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Kapolri singkat, sebelum upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/8/2026).
Sigit mengatakan, terkendalinya situasi disebabkan karena sejumlah langkah yang telah dilakukan.
Namun, ia tidak memerinci langkah apa saja yang dilakukan.
"Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah," ujar Kapolri.
Baca juga: Kapolri Tanggapi Peristiwa di Aceh: Situasi Seluruhnya Sudah Terkendali
Secara terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, tidak ada penambahan pengamanan dari TNI dan situasi di wilayah tersebut masih dapat ditangani.
"Oh, enggak, biasa itu. Kita sudah siapkan untuk mengatasi itu semua, sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum," kata Maruli, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Maruli menegaskan, TNI tetap memberikan dukungan kepada Polri dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah Aceh.
