Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana pembangunan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan masjid tersebut.
Rencana itu disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Pengurus Forum Ulama Habaib (FUHAB) di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (18/8).
“Enggak adil rasanya Jakarta hanya punya masjid besar Kiai Hasyim Asy’ari, Jakarta harus ada (masjid) K.H. Ahmad Dahlan,” kata Pramono dalam sambutannya.
Pramono mengatakan dirinya telah membicarakan rencana tersebut dan meminta jajaran Pemprov DKI segera menyiapkan lahan untuk pembangunan Masjid KH Ahmad Dahlan.
“Maka untuk itu saya sudah bicara dengan Pak Wali dan Askesra (Ali Maulana Hakim), kita segera siapkan lahan untuk pembangunan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan,” ujarnya.
Selain rencana pembangunan masjid, Pramono mengapresiasi kontribusi FUHAB dalam menjaga kehidupan keagamaan di Jakarta.
Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah atau umaro dengan ulama dan habaib mencerminkan tata kelola pemerintahan yang terbuka.
“Bagi saya, hubungan yang baik antara umaro dengan ulama, dengan habaib, dan siapa pun itu, itu mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan itu berjalan dengan terbuka,” tuturnya.
Pramono juga menilai FUHAB telah memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial dan keagamaan di Jakarta. Ia mengaitkannya dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta yang mencapai 85,05 dan menjadi yang tertinggi secara nasional.
“Kenapa itu bisa terjadi? Saya yakin FUHAB termasuk memberikan kontribusi yang luar biasa,” katanya.
Pengurus FUHAB Dilantik di 267 Kelurahan dan 44 Kecamatan
Ketua Umum FUHAB Muhammad Luthfi Zawawi mengatakan pelantikan pengurus hari ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Besar FUHAB yang digelar pada 29 Januari 2026.
Dalam musyawarah tersebut, Luthfi kembali dipercaya memimpin FUHAB untuk periode 2026-2031.
Luthfi mengatakan kepengurusan FUHAB kini diperluas hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Pada pelantikan hari ini, pengurus di 267 kelurahan dan 44 kecamatan di Jakarta dikukuhkan.
Selain itu, pengurus FUHAB tingkat wilayah di lima kota administrasi dan Kepulauan Seribu juga dilantik. Pelantikan turut mencakup wilayah penunjang Jakarta, yakni Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, dan Depok.
“Insyaallah pada pagi hari ini, nanti kita semua sebanyak 267 kelurahan se-Jakarta akan dilantik ketua, sekretaris, dan bendaharanya. Begitu juga 44 kecamatan yang ada di Jakarta pun juga pagi ini akan dilantik bersama-sama,” ujar Luthfi.
Ia mengatakan perluasan struktur organisasi tersebut diharapkan membuat FUHAB dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi masyarakat Jakarta.
Luthfi menyebut FUHAB selama ini menjalankan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah. Organisasi tersebut juga rutin menggelar pengajian di berbagai kecamatan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah.
Ke depan, kata Luthfi, FUHAB akan menjalankan sejumlah program kemasyarakatan. Salah satunya bekerja sama dengan BNN untuk melakukan pencegahan narkotika mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.
FUHAB juga berencana menyosialisasikan pemilahan sampah di lingkungan masyarakat.
“Insyaallah ke depan, melalui momentum daripada pelantikan ini, kami akan kembali terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta,” kata Luthfi.
Luthfi menambahkan, setelah pelantikan, FUHAB dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada 9 September 2026. Forum tersebut akan menjadi momentum untuk mematangkan berbagai program kerja organisasi.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga mengungkapkan sejumlah program keagamaan Pemprov DKI menjelang 500 tahun atau 5 Abad Kota Jakarta. Salah satunya mencetak 1.000 Alquran.
Pramono menjelaskan, 500 orang ditargetkan mengkhatamkan Al-Qur’an, termasuk mereka yang sebelumnya belum pernah khatam atau baru mulai belajar membaca Al-Qur’an. Sementara 500 lainnya akan berasal dari kalangan pesantren dan kelompok lainnya.
“Jadi 1.000 itu adalah menjadi dokumen, hadiah kenang-kenangan dari warga Jakarta bagi pemerintah daerah,” kata Pramono.
