jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid merespons terkait pernyataan Perdana Menteri Israel secara terbuka menolak perdamaian yang terhadap Palestina yang dinyatakan dalam Board of Peace (BoP).
Dia mengungkapkan penolakan itu menunjukkan wajah asli Israel yang anti-berdirinya negara Palestina Merdeka serta selalu bermanuver untuk menggagalkan segala usaha untuk mencapai perdamaian.
BACA JUGA: Apresiasi Terbitnya PMA Ditjen Pesantren, HNW: Kami Tunggu Tindak Lanjut Konkretnya
HNW sapaan akrabnya mendesak agar delapan Menteri Luar Negeri dari negara-negara pendukung BOP, yaitu Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, UEA dan Yordania harus mengambil sikap setelah mengeluarkan pernyataan bersama pada 16 Agustus.
Menurut dia, delapan negara itu segera mengambil langkah efektif, agar dalam pernyataan bersama pentingnya perdamaian kawasan dengan tetap hadirnya Palestina sebagai negara merdeka.
BACA JUGA: Terima Aspirasi Gen Z, HNW Dukung Usulan Syarat Usia Caleg Diturunkan Jadi 18 Tahun
Negara-negara anggota BoP itu juga perlu mendesak agar Donald Trump dan dunia internasional melakukan tekanan yang lebih efektif dan kuat. Bila perlu disertai dengan ancaman sanksi tegas.
Sehingga Israel benar-benar melaksanakan kesepakatan damai, membuka bantuan kemanusiaan, serta pembangunan kembali Gaza, agar itu semua benar-benar dapat diwujudkan.
BACA JUGA: HNW Perkuat Penerima Bansos Lewat Program Pemberdayaan
“Sikap arogan dan penolakan Israel itu selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP, sehingga sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (17/8).
HNW menilai sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia, melalui jubirnya menyesalkan dan menolak sikap Israel yang anti-perdamaian tersebut.
Sebelum dikeluarkan sikap bersama tujuh Menlu dari negara anggota BoP yang lain, patut diapresiasi, serta didukung agar Kemlu RI sesuai kewenangan yang diberikan Presiden Prabowo untuk memainkan perannya lebih maksimal dalam mengorkestrasi tekanan dunia internasional ke Israel.
“Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke 81 Kemerdekaan RI, saatnya Pemerintah Indonesia membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina serta janjinya kepada para Pimpinan Ormas Islam, serta menjawab kritikan banyak pihak di dalam negeri, terutama para aktivis Pro Palestina, terkait sikap Indonesia yang bergabung sebagai anggota BoP. Pemerintah tentunya tidak tinggal diam ketika rencana perdamaian yang telah digagas oleh BoP akhirnya malah ditolak mentah-mentah oleh Israel,” ujarnya.
Apalagi, lanjut HNW, sikap kelompok perlawanan di Palestina juga cenderung responsif dan menerima proposal perdamaian tersebut.
“Jadi, inti persoalannya adalah sikap Israel yang memang anti segala bentuk perdamaian, dan berusaha untuk terus menguasai dan menjajah Jalur Gaza dan bahkan memperluas wilayah jajahannya ke kawasan Palestina di luar Gaza seperti Tepi Barat dan Yerusalem, yang bila itu dibiarkan selain melanggengkan penjajahan juga menghapus cita-cita kemerdekaan negara Palestina, padahal sampai sekarang ini sudah diakui oleh 157 negara anggota PBB ,” ujarnya.
HNW berharap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri di dalam suasana memperingati kemerdekaan Indonesia agar dalam rangka membayar hutang ke Palestina berupa kemerdekaan Palestina.
Langkah itu agar menjadi momentum untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif dengan negara-negara pendukung BOP dan khususnya dengan Amerika Serikat.
“Presiden Donald Trump perlu diingatkan , bahwa “usahanya” untuk menciptakan perdamaian itu justru dihalangi dan ditolak oleh PM Netanyahu yang konon dikenal dekat dan mendengarkan Donald Trump, tokoh yang menginisiasi pembentukan BOP, langkah politik yang disetujui menjadi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB,” ungkapnya.
Dia menambahkan Israel menolak atau tidak mematuhi rencana perdamaian yang disampaikan BoP sesuai mandat DK PBB, maka sudah sewajarnya bila hal ini dikembalikan kembali ke DK PBB, agar Israel bisa dikenakan sanksi yang tegas dan keras.
“Dan karena sikap Israel yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak veto-nya untuk membela Israel, agar perdamaian bisa benar-benar dihadirkan sesuai harapan Presiden Trump, dan sesuai harapan warga Gaza dan delapan negara pendukung BOP yang mengeluarkan pernyataan bersama di atas, yaitu dengan masuknya bantuan kemanusiaan, berhentinya serangan militer: dan dibangunnya kembali Gaza serta berdirinya negara Palestina merdeka,” pungkasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW Dukung Zakat Jadi Tax Credit, Dorong Masuk Revisi UU Zakat
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com
