REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung transformasi yang dilakukan Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Penguatan reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, keterbukaan informasi, hingga kerja sama internasional dinilai menjadi modal penting untuk membangun pemerintahan yang semakin akuntabel.
Hal tersebut dikatakan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas AKN IV BPK, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan kementerian dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta.
Baca Juga
Kanwil Ditjenpas Ajukan Amnesti untuk 1.454 Narapidana di Jabar
Gempa Susulan Masih Terjadi Pengungsi Belum Berani Pulang
Pemerintah Pastikan Seluruh Jalan Trans-Flores Kembali Fungsional Pascagempa di NTT
Nyoman menyebut capaian transformasi kelembagaan harus terus dikembangkan agar pemeriksaan keuangan negara tidak berhenti pada penilaian kepatuhan, tetapi menghasilkan perbaikan tata kelola dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman dalam keterangannya pada Selasa (18/8/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
BPK mencatat transformasi tersebut antara lain terlihat dari peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengembangan inovasi pelayanan publik, penguatan keterbukaan informasi, serta peningkatan kerja sama internasional. BPK menilai berbagai capaian itu menjadi modal penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
Tapi, penguatan tata kelola ke depan juga perlu merespons perubahan lingkungan pemerintahan yang semakin digital. Nyoman menekankan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor.
“Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip ESG,” ujar Nyoman.
BPK mengakui transformasi tersebut masih menghadapi tantangan, mulai dari belum meratanya kematangan digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, integritas tata kelola, kapasitas SDM, hingga keamanan siber dan kolaborasi.
"Karena itu, penguatan tata kelola membutuhkan pendekatan yang terintegrasi lintas pemerintahan," ujar Nyoman.
Di sisi lain, BPK merekomendasikan sejumlah perbaikan dalam hasil pemeriksaan 2025, meliputi penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan aset negara, peningkatan pengelolaan penerimaan negara, penyempurnaan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
