Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2026 naik 4,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy), menjadi 453,4 miliar dolar AS atau setara Rp8.086,84 triliun.
Meski meningkat, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 30,6 persen dan dinilai tetap terjaga.
Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, dalam laporan Antara, Selasa (18/8/2026), mengatakan posisi ULN Indonesia pada triwulan II-2026 masih terkendali. Perkembangan itu dipengaruhi kenaikan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi ULN swasta yang lebih rendah.
ULN pemerintah pada triwulan II-2026 tercatat 216,3 miliar dolar AS atau setara Rp3.857,93 triliun. Angka ini tumbuh 2,9 persen yoy, lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan I-2026 sebesar 3,8 persen yoy.
Kenaikan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). BI menilai hal itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga.
Pemerintah disebut tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan membayar pokok dan bunga utang tepat waktu. Pengelolaan ULN juga dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendukung pembiayaan yang efisien.
Sebagai bagian dari pembiayaan APBN, ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan antara lain untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,6 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
BI menyebut posisi ULN pemerintah relatif aman karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.
Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kenaikan ini sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari tekanan ketidakpastian global.
Di sisi lain, ULN swasta pada triwulan II-2026 tercatat 194,6 miliar dolar AS atau setara Rp3.470,89 triliun. Posisi ini masih terkontraksi 0,6 persen yoy, tetapi lebih rendah dibanding kontraksi triwulan I-2026 sebesar 1,3 persen yoy.
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 3,4 persen yoy. Kontraksi itu juga lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 6,3 persen yoy.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta paling banyak berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut mencakup 79,4 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 75,7 persen dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini didukung penerapan prinsip kehati-hatian, rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,6 persen, serta dominasi ULN jangka panjang yang mencapai 82,1 persen dari total ULN.
BI dan pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Peran ULN akan tetap dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian.(ant/iss)
