Samarinda (ANTARA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan pemanfaatan skema pendanaan karbon dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) sekitar Rp19 miliar untuk memperkuat mitigasi dan operasional penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Alokasi dana karbon FCPF tersebut kami prioritaskan guna mendukung kebutuhan esensial petugas dan relawan di garis depan. Dana ini difokuskan pada dukungan operasional untuk mengantisipasi puncak kerawanan kebakaran yang diprediksi terjadi pada bulan September," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishut Kalimantan Timur (Kaltim) Rusmadi di Samarinda, Selasa.
Untuk mengawal kawasan hutan Kaltim yang luasnya mencapai sekitar 7,8 juta hektare, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat di garis depan masih menjadi tantangan tersendiri.
Jumlah polisi kehutanan (polhut) yang dimiliki daerah saat ini tercatat sangat terbatas, yakni hanya berkisar 94 personel. Keterbatasan armada resmi ini dinilai sangat tidak sebanding dengan bentang luasan wilayah yang harus diawasi dari berbagai ancaman serius, mulai dari pembalakan liar, perambahan kawasan, aktivitas pertambangan ilegal, hingga risiko karhutla.
Baca juga: Dana karbon bantu warga hutan Kaltim kembangkan usaha madu kelulut
"Untuk menyiasati ketimpangan rasio antara luas hutan dan jumlah petugas tersebut, kami secara masif memobilisasi partisipasi masyarakat lokal untuk menjadi ujung tombak pengawasan di tingkat tapak," ujar Rusmadi.
Berdasarkan data pembinaan perlindungan hutan terkini, pemerintah daerah telah menyiagakan lebih dari 1.700 orang yang tergabung dalam Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP), serta melibatkan 5.814 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di berbagai wilayah.
Kekuatan di akar rumput ini turut ditopang oleh ratusan personel dari Satgas dan Brigade Pengendalian Karhutla, dimana sinergi sipil yang solid bersama jajaran TNI dan Polri menjadi pilar utama dalam menjaga kelestarian ekosistem di Benua Etam.
Untuk menjamin keselamatan para relawan saat berhadapan dengan api, pemerintah telah memfasilitasi mereka dengan kelengkapan pelindung standar, meliputi pakaian anti-api, topi, ketersediaan obat-obatan, serta berbagai peralatan pendukung teknis lainnya.
Baca juga: Kaltim perkuat kapasitas daerah implementasikan proyek karbon biru
Menghadapi tantangan geografis dan krisis sumber air di puncak kemarau, para petugas menyiasatinya dengan menempatkan tandon lipat di sejumlah area rawan karhutla.
Sementara itu untuk menjangkau titik api yang sulit diakses oleh tim darat, penanganan akan dibantu melalui operasi udara menggunakan helikopter dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Langkah antisipatif ini diperketat menyusul insiden kebakaran yang telah terjadi sebanyak dua kali di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, yang merupakan bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)," ungkap Rusmadi.
Baca juga: BNPB: Penanganan terpadu atas karhutla tiga kabupaten di Kaltim
"Alokasi dana karbon FCPF tersebut kami prioritaskan guna mendukung kebutuhan esensial petugas dan relawan di garis depan. Dana ini difokuskan pada dukungan operasional untuk mengantisipasi puncak kerawanan kebakaran yang diprediksi terjadi pada bulan September," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishut Kalimantan Timur (Kaltim) Rusmadi di Samarinda, Selasa.
Untuk mengawal kawasan hutan Kaltim yang luasnya mencapai sekitar 7,8 juta hektare, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat di garis depan masih menjadi tantangan tersendiri.
Jumlah polisi kehutanan (polhut) yang dimiliki daerah saat ini tercatat sangat terbatas, yakni hanya berkisar 94 personel. Keterbatasan armada resmi ini dinilai sangat tidak sebanding dengan bentang luasan wilayah yang harus diawasi dari berbagai ancaman serius, mulai dari pembalakan liar, perambahan kawasan, aktivitas pertambangan ilegal, hingga risiko karhutla.
Baca juga: Dana karbon bantu warga hutan Kaltim kembangkan usaha madu kelulut
"Untuk menyiasati ketimpangan rasio antara luas hutan dan jumlah petugas tersebut, kami secara masif memobilisasi partisipasi masyarakat lokal untuk menjadi ujung tombak pengawasan di tingkat tapak," ujar Rusmadi.
Berdasarkan data pembinaan perlindungan hutan terkini, pemerintah daerah telah menyiagakan lebih dari 1.700 orang yang tergabung dalam Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP), serta melibatkan 5.814 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di berbagai wilayah.
Kekuatan di akar rumput ini turut ditopang oleh ratusan personel dari Satgas dan Brigade Pengendalian Karhutla, dimana sinergi sipil yang solid bersama jajaran TNI dan Polri menjadi pilar utama dalam menjaga kelestarian ekosistem di Benua Etam.
Untuk menjamin keselamatan para relawan saat berhadapan dengan api, pemerintah telah memfasilitasi mereka dengan kelengkapan pelindung standar, meliputi pakaian anti-api, topi, ketersediaan obat-obatan, serta berbagai peralatan pendukung teknis lainnya.
Baca juga: Kaltim perkuat kapasitas daerah implementasikan proyek karbon biru
Menghadapi tantangan geografis dan krisis sumber air di puncak kemarau, para petugas menyiasatinya dengan menempatkan tandon lipat di sejumlah area rawan karhutla.
Sementara itu untuk menjangkau titik api yang sulit diakses oleh tim darat, penanganan akan dibantu melalui operasi udara menggunakan helikopter dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Langkah antisipatif ini diperketat menyusul insiden kebakaran yang telah terjadi sebanyak dua kali di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, yang merupakan bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)," ungkap Rusmadi.
Baca juga: BNPB: Penanganan terpadu atas karhutla tiga kabupaten di Kaltim
