Warga Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaannya yang ke 81 tahun. Berbagai permainan tradisional, upacara nan megah di Istana Merdeka disertai atraksi dirgantara mewarnai kemeriahan kemerdekaan. Tapi pertanyaan besarnya, apakah kemerdekaan sudah dirasakan semua warga?
Arif (43) duduk bersila di trotoar jalan yang berada di seberang Balai Kota Jakarta, Senin (17/8/2026). Di atas terpal, dia menjajakan beragam pernak-pernik hari kemerdekaan seperti stiker, bendera mini, bando, hingga kipas bernuansa merah-putih.
Barang yang sudah ia siapkan sejak seminggu lalu itu lantas dijajakan berharap ada konsumen yang tertarik membeli pernak-perniknya. Stiker mini yang biasa ditempel di pipi, Arif jual dengan harga Rp 1.000, adapun bendera dan kipas mini ia jual dengan Rp 5.000, sementara bando ia jual dengan harga Rp 15.000.
Senyumnya tersungging saat ada orang berhenti di lapaknya dan membeli barang dagangannya. Usaha ini ia rintis sejak dipecat dari sebuah toko percetakan pada 2021 lalu. Toko itu terpaksa memberhentikan Arif karena gulung tikar.
Dengan kemampuan yang ia dapatkan dari perusahaan itu, ia kemudian menjual pernak-pernik. Tidak hanya untuk hari kemerdekaan, pernak-pernik serupa juga ia jual saat tim nasional Indonesia bertanding, konser, hingga rapat partai.
Hanya dari usaha inilah, Arif mampu bertahan menghidupi keluarganya. Walau menjual pernak-pernik kemerdekaan, dia hati Arif, ia tidak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya.
Sebagai seorang pedagang yang hanya mendapat untung bersih sekitar Rp 100.000 sampai Rp 200.000 per hari, hidup di Jakarta kini sangat memberatkan. "Harga kebutuhan pokok naik mendapatkan pekerjaan yang layak pun sulit," ujar warga Jatinegara, Jakarta Timur ini.
Di tengah kesulitan itu, ia menyaksikan banyak pejabat negara yang berulah melakukan korupsi tanpa malu dan berjoget di istana layaknya Indonesia sedang baik-baik saja. "Nyatanya, saya duduk di emperan hanya untuk bisa makan sehari," katanya.
Bagi Arif, rasa nirempati dari para pejabat tidak menggambarkan rasa persatuan dan tenggang rasa seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa. "Kini, seakan kemerdekaan hanya untuk segelintir orang," ujarnya.
Dia berharap pemerintah berbenah. Turun ke lapangan menyaksikan belum semua rakyatnya sejahtera. Arif berharap di momentum kemerdekaan ini ada solusi nyata yang dihadirkan. Mulai dari lapangan pekerjaan hingga bahan makanan yang murah.
Jaka (42), warga Penjaringan, Jakarta Utara, juga merasakan nasib serupa. Baginya kemerdekaan hanya sebuah acara seremonial yang digelar setiap tahun. "Bagi saya kemerdekaan hanya untuk menghargai jasa para pahlawan. Bukan berarti kami sudah merdeka," ujar Jaka yang kesehariannya menjadi petugas kebersihan.
Menurutnya, saat ini kesejahteraan belum merata. Masih terpusat pada golongan tertentu saja. "Saya menghargai usaha pemerintah yang menghadirkan fasilitas umum bagi warga. Namun masih ada dari mereka yang seakan tutup mata dengan lingkungan sekitarnya," ujar Jaka.
Dia mencontohkan pembangunan di Jakarta saja belum merata. Tampak nyata dari bangunan wilayah selatan dan utara yang berbeda. "Ketimpangan inilah yang harus diperbaiki," tuturnya.
Dia menyadari setiap pemerintahan memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Namun alangkah baiknya jika setiap pengelola negara memiliki satu cita yakni kesejahteraan bersama.
Tak hanya kaum papa, mahasiswa pun senada. Bagi mereka, saat ini, Indonesia belum benar-benar merdeka. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Yatalathof Ma'shum Imawan berpendapat, 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik.
"Itu menandakan negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat," kata Yatalathof saat dihubungi Senin (17/8/2026) malam.
Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, mahasiswa akan turun ke jalan, bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya, "Kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?" ujar Yatalathof.
Menurutnya, kedaulatan Indonesia telah digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing. Sementara di dalam negeri, suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang.
Keadilan pun kini dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemakmuran seakan jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan. "Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," kata Yatalathof.
Dia meyakini, kemerdekaan tidak akan diberikan oleh negara setiap tahun lewat upacara. Ia harus dijemput oleh kekuatan rakyat yang bersatu. Pupus harapan bahwa kekuasaan akan berubah dengan sendirinya. "Selama republik dibiarkan menjadi milik segelintir orang, kemerdekaan hanya akan menjadi kata dalam pidato," ujarnya.
Bagi Gubernur Jakarta Pramono Anung, arti kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang angkat senjata. Ada ego yang harus diturunkan, saling mendengar, bekerja sama, dan berperan sekecil apa pun untuk kerja nyata bagi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Warisan pendiri ataupun pejuang bangsa tak hanya dikenang dan dirayakan, tetapi juga dimaknai sebagai amanah yang harus dijaga dan diisi dengan kerja nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
”Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang pertempuran fisik dengan mengangkat senjata, melainkan tentang menurunkan ego untuk saling mendengar, bekerja bersama,” kata Pramono.
Kemerdekaan tak sekadar sorak-sorai perayaan. Ada amanah yang menuntut langkah nyata, bukan untaian wacana. ”Mari ambil peran sekecil apa pun untuk bersama-sama membangun kemajuan Jakarta demi masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Pramono.
Dalam tulisannya berjudul "Sesudah Satu Abad Pemikiran Republik Tan Malaka", Rohaniawan Beda Holy Septianno, mengulas lebih dalam mengenai makna kemerdekaan menurut sang Bapak Republik.
Dari perjalanan intelektualitas dan pengalamannya, Tan Malaka menulis Menuju Republik Indonesia. Pada dasarnya, tujuan tulisan ini adalah ”menghapus perbudakan dan pemerasan satu bangsa oleh bangsa lain atau satu manusia oleh manusia lain”. Dalam buku ini terletak juga dasar-dasar kritik pada kapitalisme yang tidak mungkin mampu memelihara manusia selama-lamanya.
Dalam Buku Naar de Republiek Indonesia tergambar pemikiran orisinal Tan Malaka tentang membangun manusia Indonesia merdeka. Tan mempelajari sungguh Marxisme-Leninisme dan pandangannya sungguh jauh dari ungkapan dogmatis. Di dalam kepolitikan pra-kemerdekaan Indonesia, Tan adalah pemikir sekaligus aktivis.
Di dalam buku Menuju Republik Indonesia terdapat gagasan-gagasan utama tentang membangun masyarakat dan negara. Begitu penting tawaran Tan Malaka untuk masa kini adalah mempertimbangkan kembali hak-hak pekerja, secara khusus buruh dan pengusaha kecil.
Namun, lebih dari itu, gema dari semangat pengabdian kepada rakyat yang dialami Tan sendiri kiranya mengilhami segala bentuk politik dari rakyat, yaitu ketika masyarakat makin mencoba kritis di dalam berbagai perlawanan dan tuntutan kepada pemerintah.
Napas panjang perjuangan Tan Malaka bisa menjadi napas yang sama untuk setiap orang yang menjadi anggota warga negara Indonesia, (Kompas.id, 14 Agustus 2025).
Karena pada hakekatnya makna kemerdekaan tidak cukup diukur dari meriahnya upacara atau kibarnya bendera. Kemerdekaan baru benar-benar hadir ketika Arif tidak lagi harus duduk di trotoar demi menyambung hidup, ketika Jaka merasakan pembangunan yang adil, dan ketika mahasiswa dapat menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
Dari kaum papa hingga mahasiswa, suara yang muncul mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah pekerjaan yang belum selesai. Ia menuntut negara untuk terus menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan bagi seluruh rakyat. Sebab, sebagaimana semangat perjuangan para pendiri bangsa, republik pada akhirnya bukan milik segelintir orang, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
