JAKARTA, KOMPAS – Utang luar negeri Indonesia meningkat seiring dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah dan langkah stabilisasi bank sentral. Meski dianggap masih dalam batas aman, naiknya porsi utang jangka pendek patut menjadi perhatian. Ini menciptakan risiko baru pengelolaan utang.
Bank Indonesia (BI), pada Selasa (18/8/2026) melaporkan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2026 sebesar 453,4 miliar dolar AS, naik 4,4 persen secara tahunan. Dengan asumsi rerata kurs spot pada Juni 2026 sebesar Rp 17.924,1 per dolar AS, angka ini setara Rp 8.126,2 triliun.
Kenaikan posisi ULN Indonesia itu disebabkan oleh menggelembungnya ULN di sektor publik, baik pada pemerintah maupun bank sentral. Per Juni 2026, posisi ULN pemerintah meningkat 2,9 persen secara tahunan menjadi 216,3 miliar dolar AS atau setara Rp 3.876,8 triliun.
Sementara itu, utang bank sentral melonjak 50 persen menjadi 42,45 miliar dolar AS atau setara Rp 761,03 triliun. Namun, pada saat yang sama, posisi ULN swasta justru turun 0,6 persen secara tahunan menjadi 194,6 miliar dolar AS atau setara Rp 3.488,3 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, peningkatan ULN pemerintah tersebut utamanya dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Ini sekaligus mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN,” ujarnya dalam siaran pers.
Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
ULN pemerintah itu, antara lain dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22 persen); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,5 persen); dan Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
Denny menambahkan, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Selain itu, ULN dikelola secara pruden, terukur, dan fleksibel.
Di sisi lain, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ini sejalan dengan operasi moneter dan upaya menjaga stabilitas rupiah di tengah kembali meningkatnya ketidakpastian global.
Per akhir Juni 2026, total saldo penerbitan SRBI sebesar Rp 1.072,6 triliun atau melonjak 37 persen dibandingkan posisi Juni 2025. Dari jumlah tersebut, kepemilikan investor asing di SRBI tercatat mencapai Rp 293,1 triliun. Selebihnya, kepemilikan SRBI masih dikuasai oleh perbankan sebesar Rp 615,7 triliun.
Menurut Denny, struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 30,6 persen pada triwulan II-2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN.
“Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tuturnya.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, rasio ULN terhadap PDB dan struktur ULN menunjukkan ketahanan eksternal Indonesia masih terjaga. Selain itu, cadangan devisa Indonesia pada Juni 2026 juga memadai, yakni mencapai 145,6 miliar dolar AS.
Akan tetapi, terjadi perubahan dalam struktur ULN Indonesia yang patut diperhatikan, yakni naiknya porsi utang jangka pendek. Alhasil, kenaikan ULN sektor publik yang cenderung banyak ditopang kepemilikan asing atas SBN dan terutama SRBI memicu pergeseran risiko utang.
Berdasarkan laporan BI, porsi ULN jangka pendek berdasarkan jatuh tempo awal meningkat, dari 14,71 persen pada triwulan I-2026 menjadi 17,89 persen pada triwulan II-2026. Lebih lanjut, porsi ULN jangka pendek berdasarkan sisa jatuh temponya juga naik, dari 19,04 persen menjadi 23,37 persen.
Jadi, risikonya bukan terutama kemampuan membayar utang, melainkan sensitivitas yang lebih besar terhadap perubahan sentimen investor asing.
Bahkan, ULN jangka pendek terhadap cadangan devisa juga meningkat menjadi sekitar 55,7 persen berdasarkan jatuh tempo awal dan 72,77 persen berdasarkan sisa jatuh tempo, dari masing-masing sekitar 43,14 persen dan 55,82 persen pada triwulan sebelumnya.
Adapun lonjakan utang tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan ULN BI. Dari total ULN bank sentral senilai 42,45 miliar dolar AS, sekitar 33,7 miliar dolar AS atau hampir 80 persennya merupakan utang jangka pendek menurut jatuh tempo awal.
“Jadi, risikonya bukan terutama kemampuan membayar utang, melainkan sensitivitas yang lebih besar terhadap perubahan sentimen investor asing,” ujar Josua saat dihubungi dari Jakarta.
Artinya, bila investor asing secara bersamaan mengurangi kepemilikan SRBI dan SBN, nilai tukar rupiah dan cadangan devisa akan menghadapi tekanan. Risiko tersebut pun semakin relevan seiring dengan prospek meningkatnya tekanan dari sisi neraca eksternal.
Mengutip data Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan I-2026, defisit transaksi berjalan tercatat 4 miliar dolar AS atau 1,1 persen terhadap PDB. Angka ini melebar hampir 30 kali lipat dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang hanya 149 juta dolar AS atau 0,1 persen terhadap PDB.
Josua pun memperkirakan, defisit transaksi berjalan akan melebar ke level 3,09 persen terhadap PDB pada triwulan II-2026, sedikit turun menjadi 3,03 persen pada triwulan III, dan sekitar 2,46 persen sepanjang 2026. Di sisi lain, cadangan devisa diperkirakan sekitar 145,3 miliar dolar AS pada akhir tahun.
“Kenaikan ULN publik terjadi pada saat kebutuhan devisa perekonomian juga meningkat. Kombinasi defisit transaksi berjalan, kebutuhan pembayaran utang, dan ketergantungan yang lebih besar terhadap dana asing pada instrumen rupiah perlu dikelola lebih hati-hati,” tuturnya.
Menurut Josua, langkah mitigasi harus difokuskan pada kualitas dan struktur utang, alih-alih sekadar membatasi nominal ULN. Dalam hal ini, pemerintah perlu mempertahankan dominasi jatuh tempo panjang
Selain itu, pemerintah sebaiknya juga memperbesar pembiayaan rupiah dan suku bunga tetap, menyebarkan jadwal jatuh tempo, serta memastikan tambahan utang masuk ke proyek yang meningkatkan produktivitas, ekspor, dan penerimaan negara.
Di sisi lain, BI sebaiknya tidak menciptakan ketergantungan berlebihan kepada dana asing berjangka pendek dalam mengelola stabilisasi rupiah. Dengan kata lain, strateginya harus semakin diarahkan kepada arus modal yang lebih permanen, seperti investasi langsung dan SBN jangka panjang.
”Untuk sektor swasta, disiplin lindung nilai dan kecukupan likuiditas harus tetap menjadi garis pertahanan utama,” ujar Josua.
Dalam hal ini, dibutuhkan rasio lindung nilai minimum sebesar 25 persen untuk kewajiban valuta asing (valas), baik untuk jangka waktu tiga maupun hingga enam bulan. Selain itu, rasio likuiditas setidaknya sebesar 70 persen untuk kewajiban hingga tiga bulan.
Sementara itu, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menambahkan, perkembangan ULN Indonesia dengan meningkatnya porsi utang jangka pendek memang belum menunjukkan adanya indikasi tekanan berat terhadap ketahanan eksternal. Namun, ketahanan eksternal saat ini cenderung rapuh.
Di sisi lain, pemerintah selama 2026 gencar menerbitkan obligasi global (global bond). Langkah tersebut justru berisiko semakin menambah tekanan ke depan, terutama terhadap pembayaran bunga yang akan semakin berat, bila diikuti dengan pelemahan nilai tukar.
Pemerintah mesti mengkaji ulang upaya menggenjot global bond. Apalagi, menarasikannya sebagai sukses dan kita masih kredibel. Beban pembayaran bunga global bond akan berat jika pelemahan kurs masih.
”Pemerintah mesti mengkaji ulang upaya menggenjot global bond. Apalagi, menarasikannya sebagai sukses dan kita masih kredibel. Beban pembayaran bunga global bond akan berat jika pelemahan kurs masih berlanjut,” tuturnya.
Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam hal ini, stabilitas rupiah bukan hanya terhadap dolar AS, melainkan juga terhadap kurs negara lain yang denominasinya banyak digunakan untuk berutang.
Namun, Awalil juga mengingatkan, BI sebaiknya tidak berlebihan dalam menerbitkan SRBI, mengingat instrumen ini turut diserap oleh investor asing. Setidaknya, BI tetap mempertahankan posisi SRBI saat ini dan hanya menerbitkannya untuk menggantikan yang jatuh tempo.
