Industri kendaraan listrik di Indonesia tak lagi hanya bicara soal jumlah unit yang diproduksi atau penjualan di pasar. Pemerintah mulai mendorong agar pertumbuhan sektor ini ikut membuka ruang yang lebih besar bagi industri kecil dan menengah (IKM), terutama sebagai pemasok komponen.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melihat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), khususnya roda dua, sebagai peluang untuk memperkuat industri komponen dalam negeri. Dengan begitu, manfaat pertumbuhan kendaraan listrik diharapkan tidak berhenti pada produk jadi, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam negeri.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan IKM perlu dipersiapkan bukan hanya agar mampu memproduksi komponen, tetapi juga memenuhi standar yang dibutuhkan industri besar dan masuk ke dalam rantai pasok secara berkelanjutan.
“Target kami bukan sekadar semakin banyak IKM yang mendapatkan pembinaan, tetapi juga memenuhi persyaratan industri, karena IKM harus mampu memenuhi kualifikasi sebagai pemasok, masuk ke dalam rantai pasok, dan pada akhirnya memperoleh pesanan secara berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Langkah tersebut mulai terlihat dari keterlibatan dua IKM binaan Kemenperin, yakni PT Kannindo Metal Industri dan PT Multikon Rekatama Industri. Keduanya kini menjadi bagian dari ekosistem pendukung Motor Listrik Nasional (Molinas) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang pada 13 Agustus 2026.
Kedua perusahaan tersebut memasok komponen berupa box baterai dan bracket baterai untuk motor listrik Alva yang diproduksi PT Electra Mobilitas Indonesia.
Menurut Kemenperin, keterlibatan dua IKM itu menunjukkan bahwa industri kecil dan menengah memiliki peluang untuk mengambil posisi lebih besar dalam rantai pasok kendaraan listrik. Namun, peluang tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan teknologi, kualitas produksi, produktivitas, hingga akses pasar.
Pembinaan IKM dilakukan Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA). Programnya mencakup pemetaan IKM yang berpotensi menjadi pemasok, peningkatan kemampuan teknologi dan kualitas, pengembangan prototipe, pengujian dan sertifikasi, sampai menghubungkan IKM dengan industri kendaraan listrik.
Pendekatan yang digunakan adalah supplier development. Artinya, pembinaan dimulai dari kebutuhan industri besar maupun original equipment manufacturer (OEM), kemudian kemampuan IKM disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
IKM yang dianggap memiliki potensi sebagai pemasok akan menjalani asesmen untuk melihat kesiapan mereka. Penilaiannya mencakup teknologi, kualitas, kapasitas produksi, engineering, sertifikasi, produktivitas, biaya produksi, hingga kemampuan memenuhi jadwal pengiriman.
Dengan cara tersebut, pemerintah bisa mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki sebelum sebuah IKM masuk ke rantai pasok industri.
“Pembinaan IKM harus dimulai dari kebutuhan pasar. OEM dan Tier-1 menyampaikan kebutuhan serta standar yang harus dipenuhi, kemudian pemerintah melakukan pembinaan agar IKM mampu menutup kesenjangan tersebut melalui penguatan teknologi, SDM, kualitas produk, standardisasi, serta akses pengujian,” ujar Agus.
Peluang Lokalisasi KomponenKemenperin juga membuka peluang lokalisasi berbagai komponen kendaraan listrik sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing IKM. Komponen yang relatif sederhana dan teknologinya sudah banyak dikuasai menjadi pintu masuk bagi IKM untuk mulai terlibat.
Beberapa di antaranya mencakup komponen berbahan logam, plastik, karet, jok, bracket, housing, sheet metal, fastener, hingga wiring harness.
Sementara IKM dengan kemampuan engineering dan manufaktur yang lebih tinggi dapat diarahkan untuk menggarap komponen bernilai tambah lebih besar. Misalnya, battery housing, motor housing, precision machining, komponen kelistrikan, hingga bagian pendukung battery pack dan power electronics.
Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita mengatakan, kemitraan antara IKM dengan industri besar, OEM, dan Tier-1 menjadi salah satu kunci agar proses tersebut berjalan lebih cepat.
Kemenperin juga mendorong business matching yang tidak sekadar mempertemukan IKM dengan calon pembeli. Dalam proses tersebut, IKM juga mendapatkan informasi mengenai spesifikasi komponen, menjalani supplier assessment, mengembangkan prototipe, melakukan pengujian, hingga mengikuti proses kualifikasi pemasok.
“Orientasi akhirnya adalah terciptanya komitmen pembelian. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah IKM yang mengikuti business matching, tetapi berapa banyak yang berhasil menjadi qualified supplier dan mendapatkan pesanan industri secara berkelanjutan,” kata Reni.
Dengan pola tersebut, IKM diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang ikut menikmati pertumbuhan industri kendaraan listrik, tetapi benar-benar menjadi bagian dari rantai pasoknya.
Baca Juga: IKM Fesyen dan Kriya Didorong Naik Kelas Lewat Pendampingan Bisnis
Baca Juga: Insentif Motor Listrik Segera Bergulir, OJK Ramal Pembiayaan Multifinance Makin Ngebut
Program serupa juga terus dijalankan Ditjen IKMA melalui Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (LMEA) sepanjang 2026. Kegiatannya meliputi pemetaan kebutuhan komponen dari agen pemegang merek (APM), pemetaan kemampuan IKM dalam memproduksi komponen kendaraan listrik, business matching, serta pelatihan perakitan dan servis kendaraan listrik roda dua dan kendaraan listrik multiguna roda tiga.
Pelaksana Tugas Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Budi Setiawan mengatakan, program tersebut turut menggandeng salah satu APM motor listrik nasional roda dua dan dua APM mobil listrik.
Langkah ini ditujukan untuk mempercepat masuknya IKM komponen otomotif ke dalam ekosistem KBLBB sekaligus memperluas tingkat kandungan dan nilai tambah industri kendaraan listrik di dalam negeri.
