Grid.ID - Momen Dedi Mulyadi pidato pada peringatan HUT RI ke-81 ramai jadi perbincangan. Ya, sang Gubernur Jawa Barat itu mendadak meminta maaf ke masyarakat.
Seperti yang diketahui, sebelumnya Dedi Mulyadi menyampaikan pidatonya di Halaman Gedung Sate atau Pesanggrahan Pancarasa, Senin (17/8/2026). Pada kesempatan itu, Dedi Mulyadi pidato dengan mengungkapkan merasa belum bisa memerdekakan seluruh masyarakat Jawa Barat.
Terkhusus dalam persoalan kebutuhan dasar. Itulah sebabnya, Dedi mewakili pemerintah tak segan memohon maaf.
"Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat," ujar Dedi Mulyadi dikutip Grid.ID dari TribunJabar.id, Selasa (18/8/2026).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa KDM itu mengungkapkan masih ada sekitar 80.000 warga Jawa Barat yang hingga kini belum memiliki jaringan listrik.
Itulah sebabnya di tahun 2027 mendatang, Dedi berharap Pemprov Jabar bisa menargetkan persoalan itu agak cepat selesai.
"Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan," imbuh Dedi Mulyadi.
Kendati demikian, Dedi mengatakan bahwa sebenarnya jumlah warga yang belum mendapatkan akses listrik tersebut sebenarnya sudah jauh berkurang. Saat mulai menjabat pada 2025, Dedi menyebut terdapat lebih dari 500.000 warga Jawa Barat yang belum memiliki listrik.
Menurut Dedi, kondisi tersebut menjadi ironi karena Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber energi yang besar.
Namun warganya justru tidak bisa mendapat akses listrik.
"Tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik," ungkap Dedi Mulyadi.
Pada momen Dedi Mulyadi pidato, melansir dari Kompas.com, ia juga juga menyoroti akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dimana ia berharap tak akan ada lagi rakyat yang masuk rumah sakit sampai berhutang.
"Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan," katanya.
Dedi juga menegaskan tidak boleh ada warga miskin yang meninggal tanpa mendapatkan perawatan dokter dan paramedis. Terakhir, Dedi berharap berbagai persoalan tersebut akan diselesaikan melalui kerja bersama antara Pemprov Jabar, DPRD Jabar, serta seluruh instansi vertikal di Jawa Barat. (*)
Artikel Asli
