JAKARTA, KOMPAS.TV - Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Senin (17/8/2026). KKI merupakan instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit sebagai sumber dana atau deferred payment.
Instrumen ini dikembangkan untuk menyediakan alternatif pembayaran berbasis kredit yang diproses secara domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional.
Kehadiran KKI ditujukan untuk mendukung sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal sekaligus memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.
Apa Itu Kartu Kredit Indonesia?
Mengutip laman resmi BI, Kartu Kredit Indonesia (KKI) adalah instrumen pembayaran berbasis kredit yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan fasilitas penundaan pembayaran. Perbedaan KKI dengan kartu kredit pada umumnya terletak pada jaringan pemrosesan transaksi.
Baca Juga: Resmi! MRT Jakarta Terapkan Pembayaran Pakai Kartu Kredit Nirsentuh
KKI menggunakan Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional, sedangkan kartu kredit konvensional dapat menggunakan jaringan prinsipal internasional. Meski demikian, KKI bukan pengganti kartu kredit dengan prinsipal internasional.
Keduanya akan berjalan berdampingan sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan instrumen pembayaran sesuai kebutuhan. KKI juga dapat diterbitkan untuk individu maupun korporasi serta tersedia dalam layanan konvensional dan syariah sesuai produk dari PJP penerbit.
Pada tahap awal, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi melalui QRIS. Pengguna dapat memilih fitur QRIS pada aplikasi pembayaran, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana sebelum melakukan pembayaran.
KKI dapat digunakan melalui tiga kanal QRIS, yakni:
• QRIS MPM (Merchant Presented Mode): pengguna memindai kode QR yang tersedia di merchant.
• QRIS CPM (Customer Presented Mode): merchant memindai kode QR yang ditampilkan pengguna.
• QRIS Tap: transaksi dilakukan menggunakan fitur QRIS Tap.
Pada tahap awal, KKI dapat digunakan untuk berbagai transaksi di merchant yang menerima QRIS di seluruh Indonesia. KKI juga dapat digunakan untuk transaksi luar negeri melalui skema QRIS Cross Border pada negara mitra.
Adapun batas transaksi KKI melalui QRIS mengikuti ketentuan QRIS yang berlaku, termasuk batas maksimal Rp10 juta per transaksi. Nantinya, penggunaan KKI akan diperluas untuk transaksi daring melalui Online Payment serta transaksi luring menggunakan kartu fisik.
Masyarakat harus mengajukan permohonan kepada PJP penerbit KKI. Proses verifikasi, persetujuan, hingga aktivasi mengikuti kebijakan masing-masing penerbit.
Pada tahap awal, terdapat tujuh PJP first mover yang menerbitkan KKI, yaitu:
- BCA
- Bank Mandiri
- BNI
- BRI
- CIMB Niaga
- Permata Bank
- Bank Mega
Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi PJP next mover yang mengembangkan KKI dengan skema pembiayaan syariah. BI menyebut KKI juga dapat diterbitkan oleh PJP bank maupun lembaga selain bank yang memenuhi persyaratan.
Syarat Memiliki KKI
Karena KKI merupakan bagian dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), persyaratan kepemilikannya mengacu pada ketentuan kartu kredit yang berlaku. Untuk pemegang kartu utama, calon pengguna minimal berusia 21 tahun atau telah menikah.
Sementara pemegang kartu tambahan minimal berusia 17 tahun atau telah menikah. Calon pengguna juga harus memiliki pendapatan minimal Rp3 juta per bulan setelah dikurangi kewajiban serta memenuhi proses penilaian kelayakan dan manajemen risiko dari PJP penerbit.
PJP dapat meminta informasi atau dokumen tambahan sesuai dengan proses penilaian kredit yang diterapkan. Limit KKI tidak ditetapkan seragam untuk seluruh pengguna.
Besaran plafon kredit mengikuti ketentuan kartu kredit yang berlaku dan hasil penilaian kredit masing-masing PJP. Artinya, limit yang diterima setiap pemegang KKI dapat berbeda sesuai profil dan hasil penilaian kredit dari penerbit.
Sementara itu, batas maksimum suku bunga KKI mengikuti ketentuan kartu kredit yang berlaku. Informasi mengenai suku bunga dapat dilihat melalui ketentuan resmi Bank Indonesia.
Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan dan penyelenggaraan kartu kredit tercantum dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Industri Sistem Pembayaran serta pedoman penyelenggaraan kegiatan akses ke sumber dana berupa APMK.
Peluncuran KKI memberikan masyarakat alternatif baru untuk melakukan pembayaran menggunakan fasilitas kredit melalui infrastruktur pembayaran domestik.
Baca Juga: Pemegang Kartu Kredit BRI Kini Bisa Cairkan Sisa Limit ke Rekening Tabungan
Untuk tahap awal, penggunaannya terintegrasi dengan QRIS sehingga dapat digunakan di berbagai merchant yang menerima QRIS. BI selanjutnya akan mengembangkan fitur KKI agar dapat digunakan untuk transaksi daring dan luring dengan kartu fisik.
KompasTV Apps, satu apps untuk semua video Kompas Gramedia! Download di TV Android dan Tizen sekarang juga.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- Kartu kredit
- Kartu kredit Indonesia
- Bank Indonesia
