REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menjelaskan skema biaya yang berlaku bagi pengguna Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk biaya transaksi dan bunga. KKI diproses secara domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional, berbeda dengan kartu kredit berprinsipal internasional seperti Visa dan Mastercard. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy mengatakan KKI dikembangkan sebagai instrumen deferred payment domestik yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
“KKI dikembangkan untuk menyediakan instrumen deferred payment domestik yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CeMuMuAH),” kata Ryan dalam keterangan, dikutip Selasa (18/8/2026).
Baca Juga
KB Bank Syariah Salurkan Manfaat Wakaf untuk Pendidikan
Bank BSN Siapkan Transformasi Bisnis dan Perluasan Akses Keuangan Syariah
BNI Salurkan Bantuan Masyarakat Terdampak Gempa NTT, Pastikan Layanan Perbankan Tetap Berjalan
Menurut Ryan, perbedaan utama KKI dengan kartu kredit berprinsipal internasional terletak pada skema pemrosesan transaksi. KKI diproses secara domestik, sedangkan kartu kredit berprinsipal internasional menggunakan skema pemrosesan dari prinsipal internasional.
“Perbedaan utama terletak pada skema pemrosesan transaksi. KKI diproses secara domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional. Sementara itu, kartu kredit berprinsipal internasional menggunakan skema pemrosesan dari prinsipal internasional,” ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dari sisi transaksi melalui QRIS, pengguna KKI tidak menanggung biaya Merchant Discount Rate (MDR). Biaya tersebut menjadi tanggungan merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.
“Biaya MDR QRIS sepenuhnya ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen/pembeli,” kata Ryan.
Sementara itu, untuk biaya pembiayaan, batas maksimum suku bunga KKI yang dikenakan kepada pengguna mengikuti ketentuan kartu kredit yang berlaku.
“Batas maksimum suku bunga KKI mengikuti ketentuan terkait kartu kredit yang berlaku,” ujarnya.
Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah Redjalam menilai pemrosesan transaksi secara domestik menjadi langkah awal untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran Indonesia.
“Saya melihat KKI sebagai kelengkapan dari ekosistem yang memperkuat kemandirian dan ketahanan sistem pembayaran Indonesia,” kata Piter kepada Republika, Selasa (18/8/2026).
Menurut Piter, pemrosesan transaksi di dalam negeri membuat transaksi kartu kredit lebih efisien dan aman. Namun, KKI masih memiliki keterbatasan karena belum memiliki jaringan yang luas di luar negeri.
“Kelemahannya, KKI belum memiliki jaringan luas di luar negeri. Tapi ini adalah langkah awal yang dibutuhkan,” ujarnya.
KKI diluncurkan BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) pada 17 Agustus 2026. Pada tahap awal, KKI diterbitkan oleh BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, dan BSI.
