REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan insentif pajak untuk mendorong percepatan pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Indonesia. Pemerintah juga akan mengubah sejumlah aturan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di sektor tersebut.
“Kita nomor satu, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor dua, Amerika masih nomor satu,” ujar Bahlil saat membuka the 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga
Bahlil: Pengembangan Panas Bumi Penting bagi Swasembada Energi RI
PGE Kejar Kapasitas 1 GW pada 2028, Siap Jadi Pemain Panas Bumi Terbesar Dunia
Bahlil mengatakan, pemerintah telah mengevaluasi berbagai hambatan yang selama ini memperlambat pengembangan proyek geotermal. Menurutnya, kepastian usaha dan proses regulasi yang lebih cepat menjadi faktor penting untuk menarik investasi di sektor panas bumi.
“Pengusaha itu kan mau cepat, tapi kalau aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau bagaimana, maka yang pertama saya lakukan adalah memangkas tahapan peraturan yang panjang lebar itu,” ucap Bahlil.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Meski sejumlah aturan telah dipangkas, Bahlil menyebut masih terdapat hambatan yang perlu diselesaikan. Karena itu, dia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha untuk mempercepat realisasi proyek geotermal.
“Tidak ada cara lain melakukan percepatan implementasi geotermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator. Nggak bisa main sendiri-sendiri,” sambung Bahlil.
Bahlil juga menyoroti keekonomian proyek geotermal. Dia mengatakan, harga listrik panas bumi yang telah mencapai sekitar 9,5 sen dolar AS per kWh masih dinilai belum cukup menarik untuk mendorong pengembangan proyek secara lebih luas.
“Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan mengubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis sektor geotermal. Ini yang akan kita lakukan,” lanjut Bahlil.
Namun, Bahlil meminta insentif dan kemudahan dari pemerintah diimbangi dengan komitmen pelaku usaha. Pemegang konsesi, kata dia, harus segera merealisasikan proyek dan tidak menahan wilayah kerja yang telah diperoleh.
“Bagi teman-teman pengusaha yang sudah mendapatkan konsesi, harus juga cepat. Jangan konsesinya ditahan. Kalau ditahan, itu juga memperlambat,” ungkap Bahlil.
Bahlil juga meminta Dewan Energi Nasional (DEN) mengawasi proses perpanjangan izin agar tidak menjadi alasan untuk menunda pengembangan proyek. Menurutnya, perpanjangan semestinya diberikan apabila terdapat persoalan yang dapat dibenarkan, bukan karena kendala teknologi atau pendanaan pengembang.
“Saya mohon maaf, teman-teman dari DEN yang membuat arah kebijakan, tolong juga awasi mereka ini, jangan perpanjangan-perpanjangan itu hanya penghentian sementara, ternyata ada abuleke-nya (tukang tipu) juga di situ. Kita mau fair-fair saja,” lanjut Bahlil.
Selain pembangkit listrik, Bahlil mendorong pemanfaatan panas bumi untuk mendukung kegiatan ekonomi lainnya. Pemanfaatan tersebut dinilai dapat menciptakan efek berganda, termasuk membuka lapangan kerja di sekitar wilayah pengembangan geotermal.
“Tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain. Supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Di beberapa tempat, itu sudah terjadi seperti untuk pengeringan kopi,” ucapnya.
Untuk jangka panjang, Bahlil menargetkan pengembangan geotermal dapat meningkatkan kontribusi panas bumi dalam bauran energi nasional. Dia menargetkan kontribusi tersebut mencapai 15 persen dari total energi nasional pada 2050.
“Targetkan saja sampai 2050, itu minimal itu 15 persen dari total energi nasional kita karena potensi kita masih cukup bagus,” kata Bahlil.
