Liputan6.com, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengatakan, pihaknya akan mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027.
Menurut dia, kenaikan tersebut masih berupa usulan dan akan dibahas lebih lanjut, termasuk mengenai komposisi biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah dan nilai manfaat.
Advertisement
"Antara 10 sampai 15 persen. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin. Kita kembali ke tahun 2022 ketika pasca Covid di mana komposisi pembagian nilai manfaat hampir 60 persen yang dibayar jemaah 40 persen," kata Irfan di kompleks parlemen senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Dia mengungkapkan, kenaikan biaya BPIH dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kenaikan harga BBM atau minyak dunia. Selain itu ada faktor dari pemerintah Arab Saudi yang menghapus layanan.
"Jenis layanannya pun berbeda karena Pemerintah Saudi sudah menghapus layanan D, kita masuk ke layanan C yang otomatis harganya berubah juga," ungkap Irfan.
Meski naik, dia berkomitmen akan ada peningkatan pelayanan bagi jemaah haji di kelas C.
Selain itu, masih kata Irfan, nantinya, usulan kenaikan BPIH akan dibahas lebih lanjut. "Nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman Komisi VIII DPR RI di Panja BPIH," pungkasnya.
