JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ferry Ardianto membeberkan strategi pemerintah untuk menarik utang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2027.
Ferry mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pembiayaan dari SBN domestik untuk mengurangi risiko.
"Dan kami dari Kementerian Keuangan ini dalam rangka mencari pembiayaan strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur. Jadi kita pertama memprioritaskan pembiayaan dari SBN domestik untuk mengurangi risiko eksternal," kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).
Baca juga: Kemenkeu Bawa Bantuan untuk Korban Gempa NTT, Ada 4,6 Ton Beras hingga Selimut
Di sisi lain, ada sejumlah strategi yang diterapkan, salah satunya adalah menjalankan active debt management seperti liability management untuk menekan biaya bunga.
Pemerintah juga akan menjaga keseimbangan antara tenor pendek dan panjang agar tidak ada penumpukan risiko.
"Dengan strategi ini rasio utang terhadap PDB akan terus berada pada sisi aman," ujar dia.
Ferry menuturkan, strategi tersebut diterapkan karena ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang berpengaruh pada pembiayaan dan arus modal.
Baca juga: Rp 500 Triliun Digelontorkan untuk Perlinsos, Kemenkeu Minta Bansos Diawasi
Oleh karena itu, pemerintah akan mengelola risiko portofolio secara prudent lewat diversifikasi tenor, jenis instrumen, denominasi (mata uang) dalam penerbitan SBN, serta melihat basis investor.
Langkah tersebut, ditujukan untuk memitigasi risiko tingkat bunga, nilai tukar, refinancing risk pada tingkat biaya yang efisien dan terjangkau.
"Jadi dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN secara optimal di tengah dinamika pasar keuangan global, pemerintah menerapkan strategi penerbitan instrumen yang fleksibel, terukur, dan oportunistik dengan memprioritaskan pasar domestik untuk mendukung pendalaman pasar keuangan" kata Ferry.
Adapun kebutuhan pembiayaan itu disusun sejalan dengan target defisit APBN sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), turun dari outlook tahun 2026 yaitu 2,82 persen dari PDB.
Baca juga: Kemenkeu Sebut Pemilik Rumah Kontrakan Berpotensi Jadi Sasaran Pajak 2027
Kebijakan pembiayaan anggaran mengarahkan defisit dalam batas yang aman dan sustainable.
Selain utang, Kemenkeu turut memasukkan sejumlah instrumen lain, di antaranya melalui peranan Danantara, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Fund.
Kemenkeu juga melakukan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai buffer untuk memitigasi ketidakpastian.
Ada pula terkait dengan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama melalui fasilitas-fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan memperkuat ketahanan fiskal.
"Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini akan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengelolaan utang yang hati-hati, diversifikasi sumber pembiayaan termasuk dengan Panda Bonds, pendalaman pasar keuangan domestik, serta optimalisasi pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan," tandas Ferry.
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
