Pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp44 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi di NTT.
IDXChannel - Pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp44 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan memastikan kesiapan tambahan dana sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah pusat siap menambah alokasi anggaran, baik untuk tahap tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak bencana di NTT. Melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan terus memantau posisi fiskal pemerintah daerah setempat agar proses penanganan masyarakat terdampak tidak terhambat masalah pendanaan.
“Kita lihat nanti. Saya bilang ke Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Rabu (19/8/2026).
Meski fokus utama saat ini masih pada tahap tanggap darurat, pemerintah pusat sudah mulai menghitung estimasi kebutuhan dana untuk fase perbaikan serta rekonstruksi daerah terdampak sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.
“Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden,” kata Purbaya.
Dalam pelaksanaannya, Purbaya memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai garda terdepan penanganan bencana. Pemerintah juga menjamin rantai pasok bantuan logistik dan pembiayaan berjalan tanpa kendala birokrasi.
“Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus,” ungkap Purbaya.
Selain pengerahan dana APBN, penanganan awal bencana di NTT turut ditopang oleh penyaluran bantuan kepedulian yang dihimpun secara swadaya dari para pegawai Kementerian Keuangan melalui program Kemenkeu Peduli. (Febrina Ratna Iskana)
