Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 59.647 warga masih berada di pengungsian setelah gempa bumi melanda sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton SP Pandjaitan mengatakan penanganan pengungsi menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Sebagian warga memilih belum kembali ke rumah karena kondisi bangunan yang mengalami kerusakan serta kekhawatiran terhadap gempa susulan.
"Penanganan pengungsi saat ini, bahwa pengungsi menjadi salah satu fokus utama kami karena sebagian masyarakat memilih untuk tidak kembali ke rumah, terutama karena kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran terhadap gempa susulan," ujar Berton dalam Update Penanganan Bencana Gempa Bumi NTT, Rabu, 19 Agustus 2026.
Berdasarkan pemutakhiran data BNPB, jumlah pengungsi mencapai 59.647 orang. Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 20.303 orang.
Berton mengatakan kebutuhan dasar warga di lokasi pengungsian menjadi perhatian pemerintah. Kebutuhan tersebut meliputi makanan dan air bersih, tenda atau tempat tinggal sementara, matras, selimut, layanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan, serta kebutuhan kelompok rentan.
Baca Juga :
BMKG Catat 3.002 Gempa Susulan di NTT
Penanganan juga memperhatikan kondisi keamanan di lokasi pengungsian. Sebagian warga tidak berkumpul di satu tempat pengungsian terpusat. Mereka memilih bertahan di sejumlah titik yang berada di sekitar rumah masing-masing.
Pilihan tersebut dipengaruhi kebutuhan menjaga keamanan harta benda dan hewan ternak yang dimiliki warga. Kondisi ini menjadi tantangan bagi petugas dalam mendistribusikan bantuan. Lokasi pengungsian yang tersebar membuat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
Konferensi pers update penanganan darurat gempa bumi di NTT. Foto: YouTube/BNPB_Indonesia.
BNPB mendorong pemerintah daerah memperkuat posko dan satuan tugas penanganan bencana. Penguatan koordinasi diperlukan agar kebutuhan masyarakat di berbagai lokasi dapat terdata dan ditangani secara terintegrasi. Berton mengatakan pemerintah juga mengerahkan sumber daya nasional untuk mempercepat penanganan kondisi darurat pascagempa.
"Sehingga ini menyulitkan beberapa petugas kami di lapangan untuk menyampaikan bantuan-bantuan tersebut kepada sasaran. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk memperkuat Posko dan satuan tugas sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercatat dan dapat ditangani dengan baik dalam satu koordinasi yang tepat," kata Berton.
Pengerahan sumber daya nasional dilakukan untuk mendukung penanganan kebutuhan warga terdampak serta mempercepat distribusi bantuan di wilayah yang mengalami kendala akses.
