jakarta.jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan integrasi data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin tepat sasaran.
Pemutakhiran data tersebut dilakukan agar penerima manfaat bisa diidentifikasi secara individual sekaligus mencegah terjadinya pencatatan penerima secara ganda.
BACA JUGA: MBG Investasi Jangka Panjang Tingkatkan Kualitas Generasi Muda, BGN Terus Lakukan Pembenahan
“Jadi, tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tetapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito.
Data Dukcapil diharapkan bisa membantu BGN memperoleh basis data penerima MBG yang lebih akurat, termasuk untuk kelompok sasaran seperti anak-anak dan ibu hamil.
BACA JUGA: Kepala BGN Diganti, Qodari Pastikan MBG Tetap Program Prioritas Prabowo
Tito menegaskan integrasi data tersebut diarahkan untuk menerapkan prinsip satu orang, satu penerima manfaat.
Dengan prinsip tersebut, pendataan tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas setiap penerima tercatat secara jelas dan tidak masuk dalam daftar penerima secara berulang.
BACA JUGA: Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pastikan Keluarganya Tidak Punya Dapur MBG
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola MBG.
Data kependudukan yang terus diperbarui bisa digunakan untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi penerima manfaat di lapangan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan kondisi faktual.
BGN sebelumnya menemukan adanya data ganda maupun data penerima yang secara administratif tercatat, tetapi belum memperoleh layanan.
“Dukcapil, betul, tadi ditandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kami lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kami menemukan ada praktik lama, ada data-data yang double,” kata Sudaryono.
Sudaryono mengatakan pemutakhiran data juga bisa membantu pemerintah mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara jumlah penerima yang tercatat dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Jadi, ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tetapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujarnya.
Penguatan integrasi data Dukcapil antara BGN dan Kemendagri diharapkan membuat penyaluran MBG makin akurat, efektif, dan akuntabel.
Kolaborasi tersebut juga memungkinkan pemerintah daerah memiliki dasar data yang lebih kuat dalam menjalankan program.
Sudaryono menegaskan kesiapan BGN untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Melalui integrasi data Dukcapil, pemerintah berupaya memastikan penerima MBG benar-benar sesuai dengan kelompok sasaran.
“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Sudaryono. (Jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil
