JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengeklaim, program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) berpotensi menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah karena akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan subsidi.
Digitalisasi tersebut ditujukan untuk mengurangi kesalahan data (inclusion error), yakni masuknya masyarakat yang tidak berhak sebagai penerima bantuan, serta kesalahan pendataan (exclusion error), yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan.
"Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah," ujar Kepala Bakom Muhammad Qodari dalam konferensi pers di kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Baca juga: 25.000 KK di Surabaya Dicoret dari Daftar Penerima Bansos Usai Uji Coba Perlinsos Digital
Qodari mengatakan, uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan diri sekaligus menyampaikan sanggahan terkait bantuan sosial secara.
Ia mengatakan, potensi efisiensi akan semakin besar apabila sistem tersebut nantinya diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya.
Berdasarkan proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada 2024, penerapan digitalisasi pada berbagai program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp 200 triliun.
"Apabila diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp 127 triliun hingga Rp 200 triliun," kata Qodari.
Baca juga: RAPBN 2027: Pemerintah Siapkan Rp 1.566 Triliun untuk Pendidikan, Perlinsos, dan Pangan
Uji coba Perlinsos Digital dilakukan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Kementerian Sosial dengan fokus awal pada bansos PKH dan BPNT.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba Perlinsos Digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah, khususnya dalam bidang perlindungan sosial di Indonesia," kata Qodari.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah secara lebih mudah.
Mekanisme tersebut diharapkan membuat proses pemutakhiran data penerima bantuan menjadi lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.
Uji coba Perlinsos Digital untuk PKH dan BPNT juga dipandang sebagai tahap awal pembangunan infrastruktur digital perlindungan sosial di Indonesia.
Apabila berhasil, perlindungan sosial lainnya seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi gas, dan program bantuan lainnya nantinya juga akan berbasis digital.
Baca juga: Cara Daftar Bansos Secara Mandiri lewat Web Perlinsos, Bisa dari HP
"Apabila uji coba Perlinsos Digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial tersebut diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan," kata Qodari.
Sebagai informasi, sejauh ini, uji coba Perlinsos Digital telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten/kota dalam waktu kurang lebih satu bulan.
Pemerintah selanjutnya akan memperluas cakupan uji coba tersebut secara bertahap hingga mencapai 153 kabupaten/kota.
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
