Polemik Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Novita Gulo. Namun, Novita meminta persoalan tersebut tidak ditarik semata-mata ke dalam pertarungan politik atau sentimen pribadi terhadap Gibran.
Menurut Novita, inti persoalannya adalah apakah standar dan aturan pendidikan yang berlaku di Indonesia diterapkan secara sama kepada setiap orang.
Baca Juga: PAN Soal Jokowi, Prabowo dan Gibran Mesra di HUT RI ke-81: Pada Akhirnya, Rakyat Tak Membutuhkan...
"Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Gibran. Ini soal keadilan dan standar pendidikan di Indonesia," ucap Novita, dikutip Kamis (20/8/2026).
Novita menyoroti bahwa ijazah wakil presiden terkini dipermasalahkan karena adanya kejanggalan soal penyetaraan. Ia meminta agar proses penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan dokumen tersebut dijelaskan secara terbuka, terutama karena dokumen itu kemudian dikaitkan dengan persyaratan pendidikan dalam kontestasi politik.
Novita menilai transparansi menjadi penting agar publik dapat mengetahui apakah seluruh prosedur telah berjalan berdasarkan aturan yang berlaku.
Novita menggunakan pengalaman pendidikan siswa sebagai pembanding. Ia mengatakan masyarakat pada umumnya harus melewati proses pendidikan yang panjang dan berbagai persyaratan untuk memperoleh ijazah.
"Anak-anak Indonesia sekolah bertahun-tahun mengikuti kurikulum, ujian praktik, dan berbagai persyaratan untuk mendapatkan ijazah," katanya.
Karena itu, ia mempertanyakan apabila benar terdapat dokumen pendidikan politikus muda yang berasal dari program yang disebut hanya berlangsung sekitar enam bulan, tetapi kemudian mendapatkan surat penyetaraan dengan jenjang SMK.
"Kalau benar dokumen pendidikan beliau yang dipersoalkan publik itu berasal dari program yang hanya berlangsung sekitar 6 bulan, lalu kemudian diterbitkan surat penyetaraan dengan jenjang SMK, mengapa bisa demikian? Apa dasar hukumnya? Apa parameter akademiknya?," ujar Novita.
Gibran juga menurutnya memiliki ruang untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada publik. Apalagi, menurutnya, persoalan dokumen pendidikan tersebut memiliki kaitan dengan persyaratan dalam kontestasi politik.
"Maka ketika ada dokumen pendidikan luar negeri, kita sebagai rakyat berhak meminta penjelasan yang transparan oleh Gibran," tuturnya.
"Apalagi dokumen tersebut kemudian berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan dalam konstatasi politik," tambahnya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana kembali menantang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Politikus muda itu diminta untuk menunjukkan dokumen ijazah sekolah menengah atau sederajat yang menjadi bagian dari polemik publik.
Denny mengacam adanya konsekuensi politik apabila dokumen yang dipersoalkan tersebut ternyata tidak dapat ditunjukkan. Menurut Denny, pembuktian mengenai dokumen pendidikan wakil presiden seharusnya tidak menjadi persoalan rumit apabila ijazah yang dipertanyakan memang benar-benar tersedia.
Baca Juga: Panas Praperadilan Kasus Ijazah Jokowi Jilid 4: Kesaksian Ahli Roy Suryo Terus-terusan Disela Jaksa
"Minta Mas Gibran tunjukkan saja ijazah sekolah menengah atas atau sederajat tersebut, sebagaimana dia pernah terbuka mengundang wartawan dan menunjukkan ijazah S1-nya," ujar Denny.
