JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons desakan dari DPR perihal Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Muhammad Masyhud harus mundur dari jabatannya imbas banyak kejadian kecelakaan kapal.
Jika Masyhud tidak mundur, DPR mendorong agar Dudy memecatnya saja.
"Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di apa, di mana saja, bahwa evaluasi itu rutin kita lakukan," ujar Dudy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Baca juga: Klarifikasi Menhub soal Tudingan Intimidasi Sopir Bus agar Batal Antar BEM UI Demo ke HI
Dudy menjelaskan, dalam evaluasi, ada banyak hal yang dipertimbangkan.
Dia memastikan bahwa performa setiap pejabat turut diperhatikan.
"Nah, evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan. Dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami gitu. Jadi, pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi," imbuhnya.
Dirjen Hubla Diminta MundurAnggota Komisi V DPR Fraksi PDI-P Yasti Soepredjo Mokoagow mendesak Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Muhammad Masyhud mundur dari jabatannya imbas banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi.
Yasti menyebut Masyhud seharusnya malu atas insiden kecelakaan kapal yang merenggut nyawa ini.
Pada tahun ini saja, Basarnas sudah melakukan operasi SAR sebanyak 601 kali terkait kecelakaan kapal.
"Kesalahannya dari mana? KSOP. Harusnya KSOP tidak mengeluarkan izin berlayar apabila jumlah penumpangnya melebihi kapasitas. Tetapi ini tidak dilakukan. Ada apa? Kalau saya menduga bahwa ini ada permainan, ada hengki pengki ya, karena bertahun-tahun seperti itu," ujar Yasti saat rapat bersama Menhub, KNKT, BMKG, dan Basarnas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Baca juga: Klarifikasi Menhub soal Tudingan Intimidasi Sopir Bus agar Batal Antar BEM UI Demo ke HI
"Pak Dirjen, saya mohon maaf, seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh. Bapak harus ada budaya malu sebagai Dirjen, Pak. Sudah 600 kejadian dalam kurun Januari sampai Agustus. Harusnya Bapak mundur sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Karena Bapak tidak mampu mengelola, tidak mampu memberikan ya reward and punishment kepada bawahan Bapak," sambungnya.
Yasti menjelaskan, jika Masyhud tidak mundur, maka Menhub Dudy Purwagandhi yang harus memecatnya.
Dia bertanya-tanya, berapa nyawa manusia lagi yang hilang yang dibutuhkan Kemenhub untuk memecat dirjennya sendiri.
"Kalau Bapak tidak mundur, Pak Menteri harus memundurkan, harus memberhentikan. Kita mau tunggu berapa banyak lagi nyawa manusia Pak, yang harus mati sia-sia akibat kelalaian kita. Coba Bapak lihat rekomendasi KNKT. Berulang kali KNKT mengeluarkan rekomendasi, tidak pernah dilaksanakan oleh Dirjen Laut. Terbukti, setiap kejadian itu-itu temuannya," tegas Yasti.
Baca juga: Menhub Tegaskan Perpres Ojol Hanya Atur Roda Dua, Taksi Online Tidak Masuk
Yasti memberi contoh, di Korea Selatan, akibat satu kejadian saja sudah membuat Perdana Menterinya mundur.
Sedangkan di Indonesia, ada 600 kejadian kecelakaan kapal yang terjadi dalam kurun waktu 8 bulan, tapi tidak ada pejabat yang mau bertanggung jawab.
"Dirjen Laut tenang-tenang saja. Enggak ada. Ini adalah kelemahan kita. Masa iya manifesnya berbeda-beda. Kita contoh lah di udara. Setiap pesawat terbang semuanya jelas manifesnya. Jumlah penumpangnya, barang kargo-nya apa saja yang muat di situ, berapa kilo dan lain sebagainya. Kenapa kapal-kapal itu enggak dipakai CCTV? Supaya bisa dilihat dari Jakarta, bisa dilihat jumlah penumpang yang naik ada berapa banyak. Ini bukan hanya kelalaian, tetapi ini unsur kesengajaan," tukas Yasti.
Untuk itu, Yasti menilai Dirjen Hubla Kemenhub gagal dalam memastikan transportasi laut aman. Padahal, masyarakat membayar tiket untuk menaiki kapal.
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
