Surabaya (ANTARA) - Ada hal-hal besar yang justru tumbuh dari kebiasaan yang tampak kecil. Menyapa tetangga, berbagi makanan, menjaga keamanan lingkungan, membantu keluarga yang kesulitan, atau bergotong royong membersihkan saluran air mungkin tidak pernah masuk berita utama. Namun, dari kebiasaan seperti itulah rasa memiliki terhadap sesama dibentuk.
Di Kota Surabaya, Jawa Timur, kebiasaan tersebut hendak diperkuat melalui Program Kampung Pancasila. Pemerintah Kota Surabaya akan menggelar lomba Kampung Pancasila mulai September hingga Desember 2026 dengan melibatkan seluruh RW di 153 kelurahan. Penilaian mencakup empat pilar, yakni lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya.
Gagasan ini menarik karena Pancasila tidak ditempatkan semata sebagai materi yang dihafalkan atau simbol yang dipasang di ruang publik. Nilainya dibawa ke tempat yang paling dekat dengan kehidupan warga.
Di sinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Lomba tidak boleh hanya melahirkan kampung yang tampak paling tertata ketika dinilai, tetapi belum tentu paling kuat merawat solidaritas setelah kompetisi berakhir.
Sebab, Pancasila bukan soal siapa yang paling banyak memperoleh penghargaan. Pancasila diuji dari cara warga memperlakukan tetangga, menyelesaikan persoalan bersama, melindungi kelompok rentan, menjaga lingkungan, dan memastikan tidak ada warga yang merasa ditinggalkan.
Bukan seremoni
Program Kampung Pancasila Surabaya sejak awal dirancang lebih luas daripada kegiatan simbolik. Pada Agustus 2025, Pemkot Surabaya memulai program tersebut di 1.360 titik yang tersebar di 153 kelurahan. Program itu diarahkan untuk mendata dan menangani persoalan warga, termasuk kemiskinan, kehamilan berisiko, anak putus sekolah, hingga pengangguran terbuka.
Penguatan berlanjut pada 2026 dengan pelibatan sekitar 12 ribu ASN untuk mendampingi 1.361 RW. Langkah itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin membawa penyelesaian persoalan lebih dekat ke lingkungan tempat warga tinggal.
Skala tersebut membuat Kampung Pancasila layak dipandang sebagai laboratorium kebijakan di tingkat paling bawah. Persoalan kota yang besar diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih konkret, mulai dari sampah, keamanan, ekonomi keluarga, kesehatan, sampai pendidikan.
Karena itu, lomba sebaiknya menjadi alat untuk mempercepat perbaikan, bukan tujuan akhir. Kompetisi memang dapat membangkitkan semangat warga, tetapi juga menyimpan risiko. Wilayah bisa tergoda mengejar hal-hal yang mudah terlihat saat penilaian, sementara masalah yang lebih dalam justru tidak tersentuh.
Kampung yang paling rapi belum tentu paling Pancasilais. Ukurannya bukan semata-mata gapura yang dihias atau kegiatan yang ramai. Kemampuan menyelesaikan masalah bersama justru lebih penting.
Ketika warga mampu menghimpun bantuan bagi tetangga sakit, mencegah anak berhenti sekolah, atau menyelesaikan persoalan lingkungan tanpa selalu menunggu pemerintah, di sanalah Pancasila menemukan bentuk konkretnya.
Ujian sehari-hari
Pilar lingkungan layak mendapat perhatian besar karena persoalan sampah merupakan tantangan nyata perkotaan. Produksi sampah Surabaya mencapai sekitar 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Persoalannya bukan hanya soal kebiasaan memilah, melainkan juga ketersediaan fasilitas agar sampah yang telah dipisahkan benar-benar dapat diolah.
Karena itu, penilaian lomba sebaiknya tidak berhenti pada keberadaan tempat sampah terpilah. Hal yang lebih penting adalah dampaknya. Berapa banyak sampah yang berkurang dari sumber? Berapa yang masuk bank sampah? Apakah pengelolaannya menghasilkan nilai ekonomi? Kemudian, yang tidak kalah penting, apakah kebiasaan itu tetap berjalan setelah lomba selesai?
Contoh dari RW 9 Lemah Putro menunjukkan bahwa lingkungan dan solidaritas dapat bergerak bersama. Warga mengembangkan bank sampah, dana sosial mandiri, bantuan kesehatan, serta dukungan pendidikan. Model tersebut memperlihatkan bahwa gotong royong dapat berkembang menjadi sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.
Pilar sosial budaya juga tidak boleh menjadi pelengkap. Data Satu Data Surabaya masih memuat data peserta didik SD dan SMP yang berpotensi putus sekolah, dengan pembaruan hingga Juli 2026. Data itu mengingatkan bahwa persoalan pendidikan tetap membutuhkan perhatian sampai tingkat lingkungan.
Kampung yang baik bukan tanpa persoalan, melainkan kampung yang mengetahui persoalannya dan mampu bergerak mencarikan jalan keluar. Dalam kerangka itu, anak putus sekolah, keluarga rentan, warga sakit, pengangguran, hingga persoalan ekonomi seharusnya menjadi bagian dari penilaian keberhasilan.
Menang berkelanjutan
Tantangan terbesar lomba Kampung Pancasila justru datang setelah pengumuman pemenang. Kompetisi biasanya mencari hasil yang mudah diukur, sedangkan ketahanan sosial membutuhkan proses panjang.
Karena itu, sistem penilaian perlu lebih banyak mengukur perubahan. Kampung yang mampu menurunkan timbulan sampah, memperkuat usaha warga, mendampingi anak kembali bersekolah, atau memperluas perlindungan sosial semestinya mendapat apresiasi atas proses dan dampaknya, bukan sekadar kondisi akhir.
Arah tersebut sejalan dengan upaya Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Surabaya yang menghubungkan kampung dengan perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penerapan teknologi agar solusi yang lahir dapat diterapkan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.
Self assessment melalui aplikasi "Sayang Warga" juga perlu diperlakukan sebagai alat membaca kondisi, bukan sekadar angka untuk menentukan skor. Data harus diverifikasi dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan warga.
Pemerintah juga perlu menjaga agar lomba tidak menciptakan perlombaan antarwilayah yang timpang. Kampung dengan sumber daya lebih besar tentu lebih mudah tampil. Sebaliknya, kampung dengan persoalan sosial berat semestinya memperoleh ruang untuk menunjukkan proses perubahan.
Ukuran keberhasilan akhirnya bukan berapa banyak RW yang membawa pulang piala. Ukurannya adalah berapa banyak warga yang setelah lomba menjadi lebih berdaya, lebih peduli, dan lebih mampu menyelesaikan persoalan bersama.
Piala dapat menjadi pemantik, tetapi Pancasila harus menjadi kebiasaan. Dari gang, halaman rumah, pos ronda, bank sampah, ruang belajar, hingga meja musyawarah warga, nilai kebangsaan seharusnya hadir tanpa perlu dipanggungkan.
Sebab, Indonesia yang kuat bukan hanya dibangun dari pusat-pusat kekuasaan, melainkan juga dari kampung-kampung yang warganya masih bersedia berdiri untuk satu sama lain.
Di Kota Surabaya, Jawa Timur, kebiasaan tersebut hendak diperkuat melalui Program Kampung Pancasila. Pemerintah Kota Surabaya akan menggelar lomba Kampung Pancasila mulai September hingga Desember 2026 dengan melibatkan seluruh RW di 153 kelurahan. Penilaian mencakup empat pilar, yakni lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya.
Gagasan ini menarik karena Pancasila tidak ditempatkan semata sebagai materi yang dihafalkan atau simbol yang dipasang di ruang publik. Nilainya dibawa ke tempat yang paling dekat dengan kehidupan warga.
Di sinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Lomba tidak boleh hanya melahirkan kampung yang tampak paling tertata ketika dinilai, tetapi belum tentu paling kuat merawat solidaritas setelah kompetisi berakhir.
Sebab, Pancasila bukan soal siapa yang paling banyak memperoleh penghargaan. Pancasila diuji dari cara warga memperlakukan tetangga, menyelesaikan persoalan bersama, melindungi kelompok rentan, menjaga lingkungan, dan memastikan tidak ada warga yang merasa ditinggalkan.
Bukan seremoni
Program Kampung Pancasila Surabaya sejak awal dirancang lebih luas daripada kegiatan simbolik. Pada Agustus 2025, Pemkot Surabaya memulai program tersebut di 1.360 titik yang tersebar di 153 kelurahan. Program itu diarahkan untuk mendata dan menangani persoalan warga, termasuk kemiskinan, kehamilan berisiko, anak putus sekolah, hingga pengangguran terbuka.
Penguatan berlanjut pada 2026 dengan pelibatan sekitar 12 ribu ASN untuk mendampingi 1.361 RW. Langkah itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin membawa penyelesaian persoalan lebih dekat ke lingkungan tempat warga tinggal.
Skala tersebut membuat Kampung Pancasila layak dipandang sebagai laboratorium kebijakan di tingkat paling bawah. Persoalan kota yang besar diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih konkret, mulai dari sampah, keamanan, ekonomi keluarga, kesehatan, sampai pendidikan.
Karena itu, lomba sebaiknya menjadi alat untuk mempercepat perbaikan, bukan tujuan akhir. Kompetisi memang dapat membangkitkan semangat warga, tetapi juga menyimpan risiko. Wilayah bisa tergoda mengejar hal-hal yang mudah terlihat saat penilaian, sementara masalah yang lebih dalam justru tidak tersentuh.
Kampung yang paling rapi belum tentu paling Pancasilais. Ukurannya bukan semata-mata gapura yang dihias atau kegiatan yang ramai. Kemampuan menyelesaikan masalah bersama justru lebih penting.
Ketika warga mampu menghimpun bantuan bagi tetangga sakit, mencegah anak berhenti sekolah, atau menyelesaikan persoalan lingkungan tanpa selalu menunggu pemerintah, di sanalah Pancasila menemukan bentuk konkretnya.
Ujian sehari-hari
Pilar lingkungan layak mendapat perhatian besar karena persoalan sampah merupakan tantangan nyata perkotaan. Produksi sampah Surabaya mencapai sekitar 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Persoalannya bukan hanya soal kebiasaan memilah, melainkan juga ketersediaan fasilitas agar sampah yang telah dipisahkan benar-benar dapat diolah.
Karena itu, penilaian lomba sebaiknya tidak berhenti pada keberadaan tempat sampah terpilah. Hal yang lebih penting adalah dampaknya. Berapa banyak sampah yang berkurang dari sumber? Berapa yang masuk bank sampah? Apakah pengelolaannya menghasilkan nilai ekonomi? Kemudian, yang tidak kalah penting, apakah kebiasaan itu tetap berjalan setelah lomba selesai?
Contoh dari RW 9 Lemah Putro menunjukkan bahwa lingkungan dan solidaritas dapat bergerak bersama. Warga mengembangkan bank sampah, dana sosial mandiri, bantuan kesehatan, serta dukungan pendidikan. Model tersebut memperlihatkan bahwa gotong royong dapat berkembang menjadi sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.
Pilar sosial budaya juga tidak boleh menjadi pelengkap. Data Satu Data Surabaya masih memuat data peserta didik SD dan SMP yang berpotensi putus sekolah, dengan pembaruan hingga Juli 2026. Data itu mengingatkan bahwa persoalan pendidikan tetap membutuhkan perhatian sampai tingkat lingkungan.
Kampung yang baik bukan tanpa persoalan, melainkan kampung yang mengetahui persoalannya dan mampu bergerak mencarikan jalan keluar. Dalam kerangka itu, anak putus sekolah, keluarga rentan, warga sakit, pengangguran, hingga persoalan ekonomi seharusnya menjadi bagian dari penilaian keberhasilan.
Menang berkelanjutan
Tantangan terbesar lomba Kampung Pancasila justru datang setelah pengumuman pemenang. Kompetisi biasanya mencari hasil yang mudah diukur, sedangkan ketahanan sosial membutuhkan proses panjang.
Karena itu, sistem penilaian perlu lebih banyak mengukur perubahan. Kampung yang mampu menurunkan timbulan sampah, memperkuat usaha warga, mendampingi anak kembali bersekolah, atau memperluas perlindungan sosial semestinya mendapat apresiasi atas proses dan dampaknya, bukan sekadar kondisi akhir.
Arah tersebut sejalan dengan upaya Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Surabaya yang menghubungkan kampung dengan perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penerapan teknologi agar solusi yang lahir dapat diterapkan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.
Self assessment melalui aplikasi "Sayang Warga" juga perlu diperlakukan sebagai alat membaca kondisi, bukan sekadar angka untuk menentukan skor. Data harus diverifikasi dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan warga.
Pemerintah juga perlu menjaga agar lomba tidak menciptakan perlombaan antarwilayah yang timpang. Kampung dengan sumber daya lebih besar tentu lebih mudah tampil. Sebaliknya, kampung dengan persoalan sosial berat semestinya memperoleh ruang untuk menunjukkan proses perubahan.
Ukuran keberhasilan akhirnya bukan berapa banyak RW yang membawa pulang piala. Ukurannya adalah berapa banyak warga yang setelah lomba menjadi lebih berdaya, lebih peduli, dan lebih mampu menyelesaikan persoalan bersama.
Piala dapat menjadi pemantik, tetapi Pancasila harus menjadi kebiasaan. Dari gang, halaman rumah, pos ronda, bank sampah, ruang belajar, hingga meja musyawarah warga, nilai kebangsaan seharusnya hadir tanpa perlu dipanggungkan.
Sebab, Indonesia yang kuat bukan hanya dibangun dari pusat-pusat kekuasaan, melainkan juga dari kampung-kampung yang warganya masih bersedia berdiri untuk satu sama lain.
