Juru Bicara Partai Gerindra Andre Rosiade, mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan kepastian status bagi para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Andre menyebut PPPK mendapatkan keadilan.
Apresiasi ini menyusul rapat koordinasi dan finalisasi kebijakan penataan status kepegawaian guru PPPK yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pihak kementerian terkait. Salah satu keputusannya yakni PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
"Kami dari Fraksi Gerindra mengapresiasi tinggi kepemimpinan Bang Sufmi Dasco Ahmad di DPR dan jajaran pemerintah yang tanggap menyelesaikan persoalan ini. Kepastian status bagi guru PPPK-termasuk regulasi untuk PPPK paruh waktu hingga peluang dialihkan menjadi ASN/PNS-adalah bentuk keadilan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa," ujar Andre Rosiade, Kamis (20/8/2026).
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menyebut langkah ini juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk PPPK. PPPK, kata Andre, tak lagi cemas akan kejelasan masa depan mereka.
"Komitmen DPR di bawah pimpinan Pak Dasco dan pemerintah ini membuktikan bahwa negara hadir secara nyata. Selama ini, banyak guru honorer dan PPPK yang merasa cemas akan kejelasan masa depan serta nasib kesejahteraan mereka. Keputusan bersama ini memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat dirindukan oleh para pendidik di seluruh penjuru tanah air," lanjut Andre.
Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini juga mengatakan, hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah ini diharapkan membawa angin segar serta ketenangan bagi PPPK. Gerindra akan mengawal hal ini.
"Ke depan, Fraksi Gerindra DPR RI maupun MPR RI siap mengawal seluruh proses transisi administratif ini hingga ke tingkat daerah. Kami ingin memastikan tidak ada kendala teknis atau birokrasi yang menghambat implementasi keputusan ini, sehingga para guru dapat fokus sepenuhnya melahirkan generasi penerus bangsa tanpa perlu lagi dipusingkan oleh urusan kejelasan status kepegawaian," tegas dia.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan jumlah PPPK guru saat ini mencapai 955.245 orang, sementara PPPK paruh waktu yang berprofesi sebagai guru sebanyak 231.246 orang. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi.
"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," ujar Rini.
Guru berstatus PPPK juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS yang pendaftarannya diperkirakan dimulai pada awal 2027. Menteri Keuangan menyampaikan skema tersebut telah melalui simulasi anggaran dan dinilai dapat dijalankan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Defisit pada 2027 tetap diproyeksikan sekitar 2,4%.
(gbr/eva)
