JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahardiantono tidak menghadiri rapat mengenai permasalahan pidana terkait konflik agraria struktural.
Padahal, para anggota DPR dan Konsorsium Pembaharuan Agraria sudah hadir.
Walhasil, rapat itu ditunda Komisi III DPR.
Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan Kabareskrim yang tidak hadir.
Baca juga: Eks Kabareskrim Sebut Ada Pertaruhan Marwah Kejagung dalam Pengusutan Febrie Adriansyah
Padahal, Dewi mengaku sudah membahas bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, betapa pentingnya mereka untuk segera bertemu dalam rangka menuntaskan kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh petani, masyarakat adat, aktivis, dan advokat yang memperjuangkan hak atas tanah.
"Tujuan untuk RDPU kali ini adalah membicarakan 147 kasus pemidanaan kepada petani, masyarakat adat di 11 provinsi. Jadi, ini lingkupnya lebih luas. Dan karena sedang ada proses juga dengan pimpinan DPR tentang percepatan penyelesaian konflik agraria lewat Pansus Penyelesaian Konflik Agraria, sebenarnya pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa pihak kepolisian paham apa itu konflik agraria struktural," kata Dewi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pihaknya ingin polisi tidak asal tangkap petani dan masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak tanah.
Baca juga: KPK Sita Aset Senilai Rp 150 Miliar Terkait Kasus Korupsi Silmy Karim
Berhubung rapat kali ini ditunda, Dewi berharap Komisi III DPR bisa menghadirkan Kapolri dalam kesempatan berikutnya.
"Karena banyak sekali instruksi-instruksi yang sebenarnya berasal dari pusat yang mendorong polda, polres, polsek itu melakukan penangkapan sedemikian rupa yang berkaitan dengan konflik-konflik agraria di lapangan," ucap dia.
Nada kecewa eks wakapolriAnggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengingatkan bahwa reformasi agraria itu sangat penting karena menyentuh langsung rakyat.
Soedeson menegaskan, Kabareskrim harus hadir dalam rapat penting seperti itu.
Selanjutnya, ada anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Martin Daniel yang sangat menyayangkan Kabareskrim tidak hadir dalam momen penting.
"Dan kami meminta untuk rapat ini kita jadwalkan ulang dan kita meminta untuk Kabareskrim hadir dalam rapat berikut, supaya semua terbuka dan solusi-solusi kita bisa dapat dalam rapat itu," ujar Martin.
Kemudian, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS sekaligus eks Wakapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun menekankan bahwa rapat DPR bukan ruang untuk bermain-main.
Baca juga: KPK Sebut Bebizie Akan Kembalikan Uang yang Diduga Diterima dari PT BKS
"Sudah kasusnya kasus seperti ini, lalu diundur, tidak hadir, diundur, tidak hadir. Ini tidak jelas minta penjelasan apa sampai kenapa tidak hadir. Kalau kita terus seperti ini, berat ini ya, kita dianggap apa? Mengundang dari pihak Konsorsium sudah hadir, dari Mabes Polri tidak hadir. Saya rasa jangan dibiasakan hal-hal seperti ini. Ini hal yang tidak baik," tegur Adang.
Mendengar sejumlah anggota DPR lainnya juga meminta agar rapat ditunda, Dede Indra Permana Soediro selaku pimpinan rapat pun menundanya.
"Saya tadi mengecek ke sekretariatan bahwa undangan sudah dikirim. Minimal mungkin harapan kita ada perwakilan dari Bareskrim kalau beliau berhalangan, bisa Wakaba atau jajaran yang lain untuk mengecek, mengonfirmasi apa yang menjadi harapan RDPU ini. Karena perwakilan belum ada, kita tunda dulu rapat ini sampai waktu yang belum ditentukan sekarang," imbuh Dede.
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
