Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai persoalan polusi udara di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh emisi dari sektor transportasi.
Menurutnya, aktivitas industri di kawasan aglomerasi Jakarta juga turut berkontribusi terhadap tingginya emisi.
Hal itu disampaikan Pramono saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/8), usai menghadiri pembukaan Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026.
“Problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di selingkaran Jakarta,” kata Pramono kepada wartawan.
Pramono mencontohkan industri di Suralaya, Cilegon, Banten, yang menurutnya masih menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Karena itu, Ia berharap persoalan emisi dapat ditangani secara bersama-sama antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.
“Yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama,” ujarnya.
Pramono juga menanggapi kritik Koalisi Persiapan Bersih dan Berkelanjutan (KPBB) yang menilai Pemprov DKI tidak serius menangani polusi udara karena Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara belum direvisi.
Menurut Pramono, keberadaan perda lama bukan merupakan persoalan utama dalam menangani polusi udara Jakarta. Ia justru menekankan pentingnya koordinasi di wilayah aglomerasi Jakarta.
“Dengan Perda yang lama, sebenarnya bukan persoalan utamanya bukan Perda. Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini,” katanya.
Pramono menyoroti daerah-daerah di sekitar Jakarta yang masih mengizinkan industri menggunakan bahan bakar batu bara.
“Terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara. Kalau itu tidak diizinkan, saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Pram menilai, berbagai kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi emisi transportasi belum akan sepenuhnya menyelesaikan persoalan polusi jika sumber emisi dari wilayah penyangga Jakarta tidak turut dikendalikan.
“Jadi, apa pun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi ke transportasi umum, menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan kalau di sub-urban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan untuk industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara,” jelasnya.
“Karena itulah salah satu sumber utamanya,” imbuh Pramono.
Transportasi Sumbang 52 Persen Emisi Langsung
Sementara dalam paparannya di IITS 2026, Pramono memaparkan bahwa sektor transportasi memang menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di Jakarta.
“Yang lebih mendesak lagi, sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, yakni menyumbang 52% dari emisi langsung kita pada tahun 2024,” kata Pramono dalam paparannya.
Menurutnya, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi berdampak pada kemacetan, polusi, produktivitas, hingga kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, Pemprov DKI menyiapkan strategi untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Pramono mengatakan jangkauan layanan transportasi publik di Jakarta saat ini telah mencapai 93%. Sementara penggunaan transportasi umum disebut meningkat dari sekitar 23% menjadi lebih dari 31%.
Peningkatan itu, menurut Pramono, salah satunya didorong kebijakan pembebasan tarif transportasi umum bagi 15 kelompok masyarakat tertentu serta perluasan konektivitas melalui Transjabodetabek.
“Ini menunjukkan bahwa keputusan kita untuk membebaskan 15 golongan, kemudian menyambungkan dengan sub-urban area yang kita sebut dengan Transjabodetabek, inilah yang berdampak pada kenaikan yang luar biasa,” ujar Pramono.
Pemprov DKI, kata Pram, juga menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada 2030 dan meningkatkan pangsa penggunaan transportasi umum menjadi 55% pada 2044. Jakarta ditargetkan mencapai net zero emissions pada 2050.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov DKI menjalankan strategi “pull” dengan membuat transportasi umum lebih menarik melalui perluasan Transjakarta, Transjabodetabek, MRT, dan LRT, serta strategi “push” dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
Pramono juga menargetkan jumlah bus listrik di Jakarta meningkat signifikan. Saat ini sekitar 500 bus listrik telah beroperasi dan jumlahnya ditargetkan mencapai lebih dari 10.000 bus listrik pada 2030.
“Jakarta sendiri saya menargetkan di tahun 2030, yang sekarang ini pada saat saya bicara ini kurang lebih 500 bus elektrik, saya menargetkan di 2030 adalah 10.000 lebih bus elektrik,” kata Pramono.
Selain bus listrik, Pemprov DKI juga menyiapkan pengembangan armada berbasis hidrogen dan hibrida.
“Supaya ini memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menurunkan emisi di Jakarta itu bisa bersama-sama dengan Pemerintah DKI Jakarta,” tuturnya.
Selain itu, Pramono menegaskan dekarbonisasi transportasi menjadi bagian dari strategi pertumbuhan kawasan perkotaan. Namun, upaya tersebut menurutnya membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, inovator teknologi, dan masyarakat.
“Hal ini memerlukan sinergi kebijakan dari kementerian terkait, pemerintah daerah, sektor swasta, inovator teknologi, serta masyarakat,” kata Pramono.
