JAKARTA, KOMPAS – Kepedulian pada tata kelola sosial dan lingkungan atau ESG yang semakin tinggi, mendorong kebutuhan energi bersih di Indonesia. Pembangunan pusat data di Indonesia saja akan memerlukan tambahan 1,7 GigaWatt sampai akhir 2026.
Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) Chairman Hendra Suryakusuma menjelaskan, kebutuhan energi dan air dalam pembangunan pusat data sangat tinggi. Ditambah dengan tuntutan keberlanjutan, perusahaan pusat data pun harus mengikuti standar ESG. Apalagi, IDPRO sudah menerbitkan green data center white paper pada 2022 yang mendorong penggunaan energi, karbon, dan air yang efisien serta sedapat mungkin memanfaatkan energi bersih.
Pembangunan pusat data di Indonesia, menurut Hendra, berkembang pesat. Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih panas, membuat semakin banyak perusahaan infrastruktur digital ingin masuk ke Indonesia. Damac, perusahaan asal Dubai Uni Emirat Arab), misalnya, awalnya ingin membangun pusat data dengan kapasitas (daya) 200 MegaWatt, tapi kemudian ditingkatkan jadi 2 GigaWatt.
”Pusat data di Indonesia akan sampai di kapasitas 1,7 GW pada akhir tahun,” tutur Hendra dalam pemaparan Riset Bank DBS Indonesia: Identifikasi Tantangan dan Langkah Strategis Menuju Transisi Keberlanjutan pada Lima Sektor Kunci di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Hadir dalam acara ini antara lain Senior Vice President Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Agnes Theresia, Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Agam Fatchurrochman, serta Direktur & Chief Sustainability Affairs & Corporate Officers PT Vale Indonesia Budiawansyah.
Saat ini, menurut Hendra, kapasitas terpasang di pusat-pusat data di Indonesia sudah mencapai 650 MW. Namun, permintaan energi bersih terus meningkat seiring perkembangan pembangunan pusat data di Indonesia.
Masalahnya, sejauh ini bauran energi baru terbarukan pada sistem ketenagalistrikan Indonesia baru sekitar 17 persen. Kendati dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 ditargetkan sekitar 75 persen listrik Indonesia hasilkan dari energi baru terbarukan (EBT), saat ini lebih dari 80 persen energi listrik yang dihasilkan PLN masih berbahan bakar fosil.
Untuk itu, menurut Hendra, pelaku usaha di pusat data berharap kesenjangan kebutuhan energi bersih ini bisa segera dipenuhi. Sebab, umumnya investor asal Eropa barat dan Amerika Utara akan mensyaratkan energi bersih. Biasanya, pelaku pusat data Indonesia berupaya memenuhi syarat tersebut dengan memberi sertifikat energi terbarukan (REC) yang dikeluarkan PT PLN.
Isu keberlanjutan juga dinilai bukan lagi sekadar label atau tujuan dalam berbagai sektor usaha, melainkan keharusan dalam strategi bisnis. Budiawansyah menjelaskan, pertambangan apalagi nikel, memerlukan kampanye dari sisi lingkungan. Untuk itu, PT Vale Indonesia mengupayakan penggunaan energi yang lebih jangka panjang dan membuktikan semua bisnisnya dilakukan secara bertanggung jawab.
“Perusahaan pasti mengalami dinamika pasar dan demand yang selalu berubah. Tapi setidaknya (sektor) mineral kritis ini bisa dikelola secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Agam Fatchurrochman mengatakan, produk sawit Indonesia berkali-kali menghadapi tantangan di pasar ekspor Eropa mulai dari RSPO (roundtable on sustainable palm oil), prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, kebijakan sawit tanpa pembukaan lahan, sampai aturan yang melarang sawit dari lahan deforestasi (EUDR/European Union Deforestation Regulation).
Karenanya, perusahaan sawit berorientasi ekspor berinvestasi untuk membuat produknya memiliki keterlacakan yang jelas. Selain itu, kata Agam, sejak 2015, banyak perusahaan berinvestasi juga untuk membuat benih generasi keempat yang memiliki produktivitas 30-40 persen lebih tinggi.
Dengan demikian, produksi akan meningkat tanpa perlu membuka lahan baru. Jika saat ini produksi CPO Indonesia berkisar 50-55 juta ton, diharap dalam lima tahun ke depan bisa melesat ke atas 60 juta ton.
Kelengkapan data terkait ESG ini, kata Agam, sesungguhnya memudahkan pelaku usaha mendapatkan pembeli dan harga yang baik.
Di sisi pembiayaan, kata Agnes, DBS pun menjaga nilai perusahaannya dengan tidak menyediakan pendanaan untuk pembangunan PLTU baru. Selain itu, untuk semua nasabah yang sudah ada maupun nasabah baru, dilakukan pula pelacakan emisi dalam proses produksi termasuk penilaian mendalam atas strategi ESG yang dilakukan.
Sejauh ini, dalam kajian DBS, tantangan utama dalam industri di Indonesia adalah energi, digitalisasi, serta meningkatkan nilai tambah untuk ekspor Indonesia. Adapun lima sektor yang menjadi fokus dalam program keberlanjutan adalah energi terbarukan dan infrastruktur (ERI), teknologi media dan telekomunikasi, pangan dan agribisnis, logam dan pertambangan serta kesehatan dan farmasi.
Indonesia Head of Research PT Bank DBS Indonesia William Simadiputra menjelaskan, sektor energi baru terbarukan sangat berpeluang ekspansi. Sebab, kebutuhan energi bersih akan semakin tinggi. Karenanya, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berikut baterry energy system storage (BESS) menjadi peluang besar.
