JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan jumlah bus listrik yang beroperasi di Jakarta mencapai 10.047 unit pada 2030. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan emisi sektor transportasi sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, saat ini baru sekitar 500 bus listrik yang beroperasi di Jakarta. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai 10.047 unit dalam empat tahun ke depan.
”Ini berarti seluruh armada Transjakarta akan beralih ke tenaga listrik,” ujar Pramono dalam acara Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Dengan jumlah saat ini yang baru sekitar 500 unit, Jakarta masih perlu menambah lebih dari 9.500 bus listrik untuk mencapai target tersebut. Selain bus listrik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga menyiapkan pengembangan armada berbasis hidrogen dan hibrida sebagai pilihan teknologi rendah emisi.
Elektrifikasi menjadi penting karena sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca langsung di Jakarta, dengan kontribusi sekitar 52 persen pada 2024.
Sejalan dengan target elektrifikasi bus Transjakarta, pemerintah juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030, meningkatkan porsi perjalanan menggunakan transportasi publik hingga 55 persen pada 2044, serta mencapai emisi nol bersih atau net zero emission pada 2050.
Namun, mengejar target 10.047 bus listrik bukan sekadar mengganti kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik. Agar elektrifikasi memberikan dampak lebih besar terhadap penurunan emisi, bus-bus tersebut juga harus mampu menarik lebih banyak warga yang selama ini masih bergantung pada kendaraan pribadi.
Sebab, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi turut memicu kemacetan dan polusi yang berdampak pada produktivitas serta kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jakarta juga berupaya meningkatkan daya tarik dan jangkauan transportasi publik agar semakin banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi.
Pramono mengatakan, jangkauan layanan transportasi publik saat ini telah mencapai sekitar 92-93 persen penduduk Jakarta. Penggunaan transportasi umum juga meningkat dari sekitar 23 persen menjadi lebih dari 31 persen.
Menurut dia, peningkatan tersebut antara lain didorong oleh kebijakan transportasi gratis bagi 15 kelompok masyarakat dan perluasan konektivitas melalui layanan Transjabodetabek.
Untuk mengubah pola perjalanan warga, Pemprov Jakarta menerapkan strategi ”pull” dan ”push”. Strategi ”pull” dilakukan dengan meningkatkan daya tarik transportasi umum melalui pengembangan Transjakarta, Transjabodetabek, MRT, LRT, kawasan berorientasi transit (TOD), serta fasilitas pejalan kaki.
Semakin luas jangkauan layanan dan semakin mudah perpindahan antarmoda, diharapkan semakin banyak masyarakat memilih transportasi publik untuk perjalanan sehari-hari.
Sementara itu, strategi ”push” diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Sejumlah kebijakan yang diterapkan antara lain ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Zona Emisi Rendah, hingga rencana penerapan Jalan Berbayar Elektronik (ERP).
Namun, upaya menekan emisi transportasi Jakarta juga perlu mempertimbangkan mobilitas warga dari kawasan penyangga yang setiap hari bepergian ke dan dari ibu kota.
Pramono menyebut penduduk Jakarta mencapai sekitar 11,1 juta jiwa, sedangkan kawasan penyangga dihuni sekitar 41,9 juta jiwa. Mobilitas komuter dari kawasan aglomerasi tersebut turut memengaruhi kondisi transportasi dan kualitas udara Jakarta.
Tak hanya mobilitas penduduk, aktivitas industri di kawasan sekitar Jakarta juga turut memengaruhi kualitas udara ibu kota. Karena itu, menurut Pramono, pengendalian emisi perlu dilakukan dalam skala aglomerasi, bukan hanya di wilayah administratif Jakarta.
”Problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran oleh industri-industri di selingkaran Jakarta,” kata Pramono.
Ia mencontohkan aktivitas industri di Suralaya, Cilegon, Banten, yang menurutnya masih menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Pramono menilai sumber-sumber emisi dari kawasan penyangga perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pramono juga menanggapi kritik mengenai belum direvisinya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Menurut dia, persoalan utama bukan semata-mata keberadaan perda, melainkan koordinasi antardaerah di kawasan aglomerasi.
”Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini. Terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara. Kalau itu tidak diizinkan, saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Pramono menilai berbagai upaya di Jakarta, mulai dari elektrifikasi bus hingga peralihan masyarakat ke transportasi publik, tidak akan sepenuhnya menyelesaikan persoalan polusi jika sumber emisi dari wilayah penyangga tidak ikut dikendalikan.
Di tengah upaya elektrifikasi transportasi, kualitas udara Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah. Menurut laman IQAir, kualitas udara Jakarta pada 17 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB berada dalam kategori tidak sehat, dengan indeks kualitas udara (AQI) 181 dan konsentrasi PM2,5 mencapai 98 mikrogram per meter kubik. Sebelumnya, pada Kamis (13/8/2026) pagi, kualitas udara Jakarta juga berada di peringkat keenam terburuk di dunia.
Anggota DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan, persoalan polusi udara tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena itu, berbagai upaya pengendalian emisi perlu dilakukan secara konsisten, termasuk memperkuat transportasi publik dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
Sektor transportasi, menurut Khoirudin, tetap perlu mendapat perhatian serius. Pengembangan MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek harus diikuti kebijakan yang membuat masyarakat semakin mudah dan tertarik meninggalkan kendaraan pribadi.
”Target kita jangan berhenti pada bertambahnya armada atau rute. Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak perjalanan kendaraan pribadi yang berhasil kita pindahkan ke transportasi publik,” ujarnya.
Namun, pengendalian polusi tidak cukup hanya berfokus pada transportasi. Khoirudin mendorong kebijakan pengendalian pencemaran yang lebih berbasis pada data sumber emisi sehingga intervensi pemerintah dapat diarahkan pada sumber yang memberikan kontribusi terbesar.
Langkah tersebut, menurut dia, perlu diikuti dengan percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi, konsistensi uji emisi, pengawasan emisi dari kegiatan industri dan pembangunan, penambahan ruang hijau, serta penguatan sistem pemantauan kualitas udara secara waktu nyata.
Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang mudah dipahami mengenai kondisi udara. Dengan informasi tersebut, warga dapat mengetahui tingkat pencemaran dan langkah yang perlu dilakukan ketika kualitas udara memburuk.
”Kalau kualitas udara sedang tidak sehat, masyarakat harus tahu. Kalau ada wilayah dengan tingkat pencemaran tinggi, pemerintah harus tahu sumbernya dan apa tindakan yang dilakukan. Kebijakan lingkungan harus semakin transparan dan berbasis data,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai polusi Jakarta tidak bisa ditangani sendiri karena mobilitas warga dari kawasan Jabodetabek turut memengaruhi kondisi udara ibu kota. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja sama lintas daerah dan pemerintah pusat.
”Polusi dari luar Jakarta bisa masuk ke Jakarta, begitu juga sebaliknya. Karena itu, penyelesaiannya tidak mungkin Jakarta bekerja sendirian. Saya mendukung Pak Gubernur untuk memimpin kolaborasi kawasan aglomerasi dalam menangani persoalan ini,” katanya.
