Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan jumlah bus listrik di Jakarta mencapai 10 ribu unit pada 2030. Saat ini, jumlah bus listrik yang beroperasi di Jakarta disebut telah mencapai sekitar 500 unit.
Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
"Jakarta sendiri saya menargetkan di tahun 2030, yang sekarang ini pada saat saya bicara ini kurang lebih 500 bus elektrik, saya menargetkan di 2030 adalah 10.000 lebih bus elektrik," kata Pramono.
Pramono mengatakan elektrifikasi transportasi publik menjadi salah satu langkah Jakarta untuk menekan emisi. Selain bus listrik, Pemprov DKI juga akan mendorong penggunaan bus berbahan bakar hidrogen dan bus hibrida.
"Bukan hanya bus elektrik, tapi juga hidrogen dan juga hibrida, supaya ini memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menurunkan emisi di Jakarta itu bisa bersama-sama dengan Pemerintah DKI Jakarta," ujarnya.
Pramono pun menyebut sektor transportasi menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Jakarta. Pada 2024, sektor transportasi berkontribusi 52% terhadap emisi langsung Jakarta.
Dia mengatakan transisi menuju transportasi rendah karbon menjadi bagian dari target Jakarta mencapai net zero emission pada 2050. Pemprov DKI juga menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada 2030.
"Ini berarti seluruh armada bus di Jakarta akan terelektrifikasi. Jakarta yang benar-benar berkelanjutan membutuhkan sistem transportasi publik yang andal, luas, dan bersih," jelasnya.
Di sisi lain, Pramono mengatakan peningkatan penggunaan transportasi publik menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Menurutnya, jangkauan layanan transportasi umum di Jakarta saat ini telah mencapai 93%.
Dia juga menyebut proporsi penggunaan transportasi publik terus meningkat. Saat ini, penggunaan transportasi publik disebut telah mencapai lebih dari 31%, dari sebelumnya sekitar 23%.
"Konektivitas kita sekarang ini sudah 93%, dan sekarang ini orang yang menggunakan atau transportasi yang digunakan secara terus-menerus itu sudah lebih dari 31%, sebelumnya sekitar 23%. Ada peningkatan hampir 14% sebenarnya," tutur Pramono.
Menurut Pramono, peningkatan tersebut antara lain didorong kebijakan pembebasan tarif transportasi publik bagi 15 kelompok masyarakat serta pengembangan layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan kawasan penyangga.
"Dan ini menunjukkan bahwa keputusan kita untuk membebaskan 15 golongan, kemudian menyambungkan dengan sub-urban area yang kita sebut dengan Transjabodetabek, inilah yang berdampak pada kenaikan yang luar biasa," imbuhnya.
(bel/jbr)
