JAKARTA - Meritokrasi harus menjadi fondasi utama dalam menentukan kepemimpinan di tubuh TNI. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mengingatkan, jika promosi dan penempatan jabatan tidak lagi berdasarkan prestasi, kemampuan, moral, etika, pendidikan, dan pengalaman, profesionalisme serta netralitas TNI akan terancam.
“Ketika meritokrasi benar-benar ditegakkan, maka hanya orang-orang yang berprestasi yang akan memimpin TNI,” ujar Gatot dalam webinar “Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab” dengan tema “81 Tahun Merdeka: Menuju Indonesia Tangguh dan Berdaulat” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Rabu 19 Agustus 2026.
Menurut Gatot, sistem merit di lingkungan TNI dibangun melalui proses panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari psikologi, moral, etika, pendidikan hingga pengalaman. Dari proses tersebut, hanya prajurit terbaik yang kemudian diproyeksikan untuk menduduki jenjang kepemimpinan.
Namun, Gatot mengingatkan bahaya jika sistem tersebut digantikan oleh kedekatan politik, hubungan keluarga, atau faktor nonprofesional lainnya. Kondisi itu, menurutnya, dapat menimbulkan frustrasi di kalangan prajurit yang telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas.
“Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon,” katanya.
“Mohon maaf saya agak kasar, orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan,” tegas Panglima TNI periode 2015-2017 tersebut.
Dia menilai rusaknya meritokrasi juga dapat mengancam netralitas TNI. Jika prajurit melihat jabatan diberikan bukan karena kemampuan dan prestasi, tetapi karena kedekatan dengan kekuatan politik atau elite tertentu, kepercayaan terhadap sistem akan runtuh.
