Wakil Presiden ke-13 RI yang juga ulama sepuh Nahdlatul Ulama (NU), KH Ma’ruf Amin, meminta tidak ada transaksi maupun mobilisasi dukungan dalam proses pemilihan Ahlul Halli Wal ’Aqdi (AHWA) pada Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, AHWA harus dipilih berdasarkan hati nurani dan mewakili ulama yang memiliki kapasitas serta integritas.
AHWA ialah majelis atau forum musyawarah khusus untuk memilih pemimpin tertinggi NU, yakni Rais Aam. AHWA beranggotakan para ulama sepuh.
“Keprihatinan itu menyangkut masalah yang utamanya itu masalah AHWA. AHWA itu adalah representasi para ulama yang untuk memilih Rais Aam, yang lahir mestinya dari hati nurani dan memilih orang yang terbaik, representasi ulama yang terbaik yang punya selain kapasitas, juga integritas,” kata Ma’ruf usai memimpin pertemuan tertutup sejumlah ulama sepuh NU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).
Ma’ruf menegaskan pemilihan AHWA tidak boleh diarahkan menjadi paket pesanan, terlebih jika disertai transaksi maupun mobilisasi dukungan.
“Jadi, benar-benar ulamanya itu tidak merupakan suatu paket pesanan, apalagi kalau di situ ada dihitung dengan masalah transaksi, atau mobilisasi, ataupun juga ada upaya-upaya hal-hal yang tidak terpuji lainnya,” ujarnya.
“Supaya Muktamar ini memang Muktamarnya para ulama, sehingga jangan dicederai oleh hal-hal yang tidak terpuji, tidak sesuai dengan akhlaknya para ulama,” sambung Ma’ruf.
Transaksi Dukungan dan Bisyaroh BedaMa’ruf kemudian menjelaskan soal praktik yang disebut transaksi dalam pemilihan AHWA. Ia membedakannya dengan pemberian atau “salam tempel” dalam konteks tabarruk atau mencari keberkahan antara santri dan kiai.
Menurutnya, pemberian yang dilakukan sebagai bentuk tabarruk dan tidak memiliki motif lain tidak termasuk yang dikhawatirkan dalam seruan para kiai sepuh.
“Ada dua model ya. Kalau orang salam tempel itu karena menyangkut tabarruk sama guru, santri sama kiai, saya kira itu lain, tidak ada motif apa-apa,” ujarnya.
Yang menjadi persoalan, kata Ma’ruf, ialah penggalangan dukungan yang bersifat transaksional untuk memobilisasi paket tertentu dan disertai pembayaran.
“Yang dimaksud itu penggalangan yang sifatnya transaksional untuk memobilisir paket, kemudian dia harus ada pembayarannya. Nah, itu yang kita minta itu tidak boleh terjadi,” tegas Ma’ruf.
Ia khawatir praktik tersebut dapat memengaruhi legitimasi hasil Muktamar.
“Jikalau itu terjadi, itu kita khawatirkan kemudian Muktamar itu menjadi tidak legitimate. Yang kita harapkan itu tidak ada, supaya Muktamar itu legitimit. Yang terpilih memang layaknya terpilih, yang tidak terpilih juga legawa,” katanya.
Dalam kesempatan itu, sejumlah kiai sepuh hadir secara langsung dan melalui Zoom. Di antaranya, KH. Anwar Manshur, KH. Ma’ruf Amin, KH. Ubab Maimoen, KH. Mustofa Bisri, Said Aqil Siroj, KH. Idris Hamid, dan KH. Kafabihi Mahrus.
Kemudian KH. Ali Akbar Marbun, KH. Muhtadi Dimyati, KH. Muadz Thohir, KH. Haris Shodaqoh, KH. Nuh Addawami, KH. Zuhri Zaini, KH. Nuruzzahri, KH. Muhyiddin Ishaq, KH. Abun Bunyamin, serta KH. Ahmad Syatibi.
Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.
