jpnn.com, JAKARTA - Komite III DPD RI menegaskan akan terus melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, serta bidang pembangunan manusia yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
Menurut Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, penegasan tersebut sangat relevan seusai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan berbagai capaian dan arah kebijakan pembangunan manusia dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI serta pidato pengantar RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026.
BACA JUGA: Indonesia Darurat Korupsi, Senator Filep Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Presiden dalam pidatonya menegaskan kemerdekaan harus dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di meja makan, ruang kelas, puskesmas, rumah sakit, dan masa depan setiap keluarga Indonesia.
"Komite III DPD RI memandang pesan tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, capaian pemerintah perlu diapresiasi, namun pada saat yang sama harus dikawal juga melalui pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, merata, berkualitas, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Filep, Kamis (20/8/2026).
BACA JUGA: Anak SD di NTT Bunuh Diri, Senator Filep Minta Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Pendidikan di Daerah
Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Generasi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pembangunan kualitas manusia.
Program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak, pencegahan stunting, kesehatan peserta didik, serta kemampuan anak mengikuti proses pembelajaran.
"MBG bukan soal banyaknya penerima manfaat, namun juga kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan target penerima, juga distribusi hingga daerah terpencil, serta dampaknya terhadap status gizi dan kesehatan anak,” katanya.
Dia menekankan pengawasan juga perlu memastikan program tersebut melibatkan potensi ekonomi masyarakat daerah, termasuk petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi dan pelaku usaha lokal sepanjang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Filep juga mengapresiasi pemerintah yang telah menyelesaikan Revitalisasi Satuan Pendidikan terhadap 16.167 satuan pendidikan pada 2025 dengan anggaran lebih dari Rp 16,9 triliun.
Untuk 2026, pemerintah mengalokasikan revitalisasi awal terhadap 11.744 satuan pendidikan, kemudian Presiden Prabowo memberikan tambahan sekitar 60.000 satuan pendidikan. Dengan demikian, target revitalisasi 2026 mencapai 71.744 satuan pendidikan.
Menurut Filep, program ini menjadi sangat penting karena pembangunan manusia tidak mungkin dilakukan tanpa ruang belajar yang aman dan layak.
Dia mengatakan Komite III DPD RI akan mengawasi bukan hanya jumlah sekolah yang direvitalisasi, tetapi juga kualitas hasil pekerjaan, ketepatan sasaran, pemerataan antardaerah, transparansi penggunaan anggaran, serta keberlanjutan pemeliharaan fasilitas.
Filep menekankan perlu memberikan perhatian khusus kepada Papua, daerah kepulauan, wilayah 3T, daerah perbatasan dan wilayah yang menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Pada 2025, dari total revitalisasi nasional, tercatat 14.072 satuan pendidikan dalam rekap tertentu, termasuk 949 sekolah di wilayah timur Indonesia dan daerah 3T.
Sekolah Rakyat: Memutus Kemiskinan Antargenerasi
Pada kesempatan yang sama, program Sekolah Rakyat juga menjadi salah satu kebijakan afirmatif pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat rentan.
Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai instrumen untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak dari keluarga desil ekonomi bawah, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
"Komite III DPD RI menekankan keberhasilan Sekolah Rakyat harus dibarengi dengan peningkatan kualitas guru, tenaga kependidikan, kurikulum, asrama, makanan, kesehatan siswa, keberlanjutan pendidikan hingga perguruan tinggi, serta mekanisme seleksi dan pendataan penerima manfaat,” jelas Filep.
Selain Sekolah Rakyat, pemerintah juga mengembangkan Sekolah Garuda sebagai bagian dari strategi menyiapkan talenta unggul Indonesia agar mampu bersaing secara global.
Program Sekolah Garuda menggunakan dua pendekatan, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari awal, terutama di daerah yang belum memiliki SMA unggul, serta Sekolah Garuda Transformasi yang memperkuat sekolah yang telah ada.
Pada tahap pengenalan, terdapat 16 titik Sekolah Garuda, terdiri atas 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi Sekolah Garuda Baru. Salah satu Sekolah Garuda Transformasi berada di SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya, sementara lokasi Sekolah Garuda Baru antara lain berada di Belitung Timur, Timor Tengah Selatan, Konawe Selatan dan Bulungan.
"Kami memandang program ini harus dibangun dengan prinsip pemerataan kesempatan. Sekolah unggul tidak dapat hanya jadi pusat keunggulan di wilayah tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem yang mendorong sekolah-sekolah di daerah untuk meningkatkan mutu,” ungkap Pace Jas Merah ini.
Soal tenaga dosen, Filep mengutip data PDDikti yang menyebutkan jumlah dosen pada 2025 mencapai 335.707 orang, tetapi dosen yang berkualifikasi doktor hanya 89.420 orang atau sekitar 26,64 persen.
Persoalan lain adalah pemerataan dan kecukupan dosen pada program studi. Dalam proses reakreditasi, tercatat 79 perguruan tinggi masih memiliki jumlah dosen homebase kurang dari lima orang per program studi.
"Kami menilai penguatan dosen harus mencakup peningkatan kualifikasi akademik, jabatan fungsional, sertifikasi, penelitian, publikasi, kesejahteraan, serta pemerataan dosen antara perguruan tinggi di Pulau Jawa dan luar Jawa.
Perguruan tinggi di daerah, khususnya Papua, Maluku, Nusa Tenggara, wilayah kepulauan dan daerah 3T, membutuhkan kebijakan afirmatif agar mampu memperoleh dan mempertahankan dosen berkualitas,” tegasnya.
66 Rumah Sakit untuk Memperluas Layanan Kesehatan di Daerah 3T
Di bidang kesehatan, pemerintah melalui Program Hasil Terbaik Cepat menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas 66 rumah sakit di kabupaten/kota, khususnya daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
Dalam pidato 14 Agustus 2026, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun dan meningkatkan kualitas 66 RSUD, dengan 20 rumah sakit baru telah beroperasi.
Pemerintah juga menanggung iuran JKN bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu. Sementara Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 108 juta orang dan tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi.
Filep berpendapat, capaian tersebut harus dikawal agar pembangunan rumah sakit benar-benar meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan medis.
"Pembangunan rumah sakit harus berjalan bersamaan dengan penyediaan dokter, dokter spesialis, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya,” katanya.
Sebagai bagian dari solusi, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru dan 170 program studi spesialis serta subspesialis selama 21 bulan pemerintahan.
Selain itu, program studi spesialis untuk pertama kalinya hadir di 11 provinsi, sebagai bagian dari upaya mempercepat pemenuhan dokter dan dokter spesialis di daerah.
"Komite III DPD RI memandang kebijakan tersebut harus diikuti dengan mekanisme afirmasi bagi putra-putri daerah, terutama dari daerah 3T, kepulauan dan Tanah Papua. Jangan sampai dokter spesialis dicetak di daerah, tetapi setelah lulus kembali terkonsentrasi di kota-kota besar,” ujar Filep.
Filep lantas menyampaikan delapan arah pengawasan Komite III DPD RI pada beberapa aspek utama:
1.Pemerataan, terutama bagi daerah 3T, kepulauan, perbatasan dan Tanah Papua;
2.Kualitas layanan, bukan hanya jumlah sekolah atau rumah sakit yang dibangun;
3.Ketersediaan guru, dosen dan tenaga kesehatan;
4.Distribusi SDM, agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar;
5.Kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik serta tenaga kesehatan;
6.Ketepatan sasaran dan efektivitas anggaran;
7.Keberlanjutan program, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana;
8.Dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Menurut Senator Filep,Komite III DPD RI berpandangan bahwa pembangunan sekolah, rumah sakit, program makan bergizi, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, serta peningkatan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan harus ditempatkan dalam satu kerangka besar yakni membangun manusia Indonesia yang sehat, berpendidikan, produktif dan berdaya saing.
“Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan sesuai bidang tugas untuk memastikan pembangunan manusia benar-benar hadir di seluruh daerah dan tidak meninggalkan masyarakat di wilayah terpencil, kepulauan, perbatasan, daerah 3T, serta Tanah Papua,” pungkas Senator Filep.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
