HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, mengidentifikasi sedikitnya enam faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026), yang dihadiri jajaran SKPD dan para camat.
Dalam evaluasi triwulan II tahun anggaran 2026 tersebut, Munafri menyoroti capaian serapan anggaran yang masih berada di kisaran 40,96 persen.
Pertama, kata dia, persoalan perencanaan. Masih terdapat perencanaan yang terlalu optimistis, kegiatan yang belum benar-benar siap dilaksanakan hingga target yang tidak realistis.
Dampaknya, kegiatan tertunda dan pelaksanaan anggaran menumpuk pada akhir tahun.
Karena itu, Munafri meminta kepala OPD memahami secara utuh alasan sebuah program dianggarkan, besaran anggarannya, proses pelaksanaan hingga target yang ingin dicapai.
“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” tegasnya.
Kedua, faktor pengadaan. Menurut Appi, keterlambatan dapat terjadi karena dokumen belum siap, proses tender atau seleksi terlambat, desain belum tuntas hingga adanya kebutuhan dan kendala di lapangan.
Kondisi tersebut kemudian berdampak pada tertundanya belanja modal maupun pengadaan barang dan jasa.
Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Munafri mengingatkan agar setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Perubahan desain, kebutuhan tambahan dan kendala lapangan harus sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan. Ia menilai manajemen risiko dan mitigasi harus menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan.
“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” tuturnya.
“Apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim hujan, seperti apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim kemarau,” tambah Appi.
Keempat, persoalan administrasi. Appi menyoroti pentingnya memastikan administrasi pada tahap awal, proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akhir saling terkoneksi.
Kelima, cash flow atau arus pembayaran. Menurut politisi Golkar itu, penjadwalan pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan.
Jangan sampai pembayaran justru dikejar pada penghujung tahun karena sejak awal tidak direncanakan dengan baik.
“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol, lagi-lagi kembali ke fungsi-fungsi pengawasannya juga harus berjalan,” katanya.
Keenam, faktor sumber daya manusia dan manajemen. Appi menyoroti pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya terjadi pergantian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berpotensi mengganggu kesinambungan pekerjaan.
Munafri meminta setiap pejabat yang mendapat amanah memahami betul tugas dan tanggung jawabnya.
“Proses menjadi pejabat struktural, khususnya kepala OPD, memang membutuhkan pengalaman, pendidikan dan proses panjang karena tanggung jawab yang diemban sangat besar,” ungkapnya.
Selain mengurai penyebab rendahnya serapan, Munafri juga meminta jajaran OPD tidak menyamakan rendahnya serapan anggaran dengan rendahnya kinerja.
Ia memperkenalkan pendekatan matriks yang mempertemukan dua indikator utama, yakni realisasi keuangan dan realisasi fisik.
Menurutnya, kondisi ideal adalah ketika serapan keuangan tinggi dan realisasi fisik juga tinggi.
Sementara itu, apabila serapan keuangan tinggi tetapi realisasi fisik rendah, kondisi tersebut harus dicermati lebih lanjut, terutama dari sisi pembayaran, administrasi dan cash flow.
Sebaliknya, apabila realisasi fisik tinggi tetapi serapan keuangan rendah, Munafri menyebutnya sebagai kondisi yang harus mendapat perhatian lebih tajam.
“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, harus memastikan tidak terjadi pembayaran yang mendahului progres pekerjaan.
Adapun kondisi paling buruk adalah ketika realisasi fisik dan serapan keuangan sama-sama rendah.
“Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada yang bisa dibikin,” sebut Ketua IKA FH Unhas itu.
Karena itu, Munafri meminta seluruh kepala OPD menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki pola kerja dan sistem pelaksanaan anggaran.
Pemkot Makassar menargetkan serapan anggaran sekitar 95 persen pada akhir tahun. Namun, target tersebut harus dibarengi dengan kualitas belanja dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. (*)
