jpnn.com, JAKARTA - Puluhan ribu guru PPPK paruh waktu putuskan batal demo pada awal September 2026 mendatang.
Keputusan itu diambil sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang menyiapkan skema pengangkatan PPPK paruh waktu ke ASN penuh atau PPPK.
BACA JUGA: Bukan Naik Level, Ribuan PPPK Paruh Waktu Mendapat Perpanjangan Kontrak
"Alhamdulillah, perjuangan menemukan titik terang! Setelah kami mendapatkan kabar dan penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Pimpinan DPR RI terkait kenaikan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, maka DPP GTKN menyampaikan sikap aksi 7 September 2026 resmi dibatalkan," tutur Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi kepada JPNN, Jumat (21/8/2026).
Ratna mengatakan keputusan tersebut diambil GTKN karena aspirasi perjuangan mulai menemukan jalan penyelesaian.
BACA JUGA: PPPK Paruh Waktu, Jenis Kepegawaian yang Enggak Jelas Konsepnya
Dia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota GTKN, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh elemen yang telah berdiri dalam satu barisan.
"Untuk teman-teman tenaga kependidikan (tendik), DPP GTKN akan segera membangun komunikasi dan memperjuangkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mendapatkan hak serta kepastian yang setara seperti guru," terangnya.
BACA JUGA: Pemkab Aceh Barat Realisasikan Anggaran Rp 35 M Untuk Gaji 1.036 PPPK Paruh Waktu
Secara khusus, Ratna mengatasnamakan seluruh guru dan tendik di bawah naungan GTKN menyampaikan terima kasih atas kebijakan yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco serta beberapa kementerian terkait.
Kebijakan ini, tegas Ratna, baru ada di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, kebijakannya perlu segera dibuktikan secara tertulis.
"Segera keluarkan regulasi resminya sebagai payung hukum mengingat teman-teman kami banyak yg memasuki usia pensiun," cetusnya.
GTKN juga berharap untuk regulasi turunan UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur hak dan kewajiban ASN PPPK dan PNS segera ditandatangi oleh Presiden Prabowo.
Sebab, pada UU ASN mengamanatkan ASN juga mendapatkan tunjangan pensiun di hari tua.
"Memang, Komisi II DPR RI dan pemerintah tengah membahas revisi UU ASN 2023, tetapi karena prosesnya tidak hanya makan bulan, tetapi tahun, makanya RPP Manajemen ASN, RPP gaji dan pensiun ASN harus segera ditertibkan agar PPPK bisa mendapatkan hak-haknya sebagai ASN secara utuh," ungkap Ratna Purwakesi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR dan pemerintah sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK termasuk keinginan PPPK menjadi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," kata Sufmi Dasco di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Pada kesempatan sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengungkapkan jumlah guru PPPK sebanyak 955.245 orang, sedangkan guru PPPK paruh waktu sebanyak 231.246 orang.
Saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi.
Adapun penyebarannya untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
"Sebagaimana disampaikan Bapak Sufmi Dasco bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," ucapnya.
Kemudian, akan diberikan juga kesempatan untuk guru PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS yang diperkirakan pendaftarannya di awal 2027.
Selain itu, akan dibuka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.
Menteri Keuangan Purba Yudhi Sadewa menambahkan berdasarkan hasil rapat tadi, pemerintah sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya langkah-langkah itu diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya.
"Jadi, kami sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan keberlanjutan dari fiskal," tegas Menkeu Purbaya.
Sebelumnya, dua forum PPPK dan PPPK paruh waktu, waktu Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) serta Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia menyatakan akan mehggelar aksi damai besar-besaran dengan melibatkan puluhan ribu orang.
Aksi damai yang rencananya digelar September itu sebagai protes atas pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 yang tidak memberikan kepastian akan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alih Status PPPK Paruh Waktu jadi P3K Penuh, Banyak Hal jadi Pertimbangan
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad
