JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Hanan A Rozak mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) turun tangan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Sebab saat ini, tercatat sudah ada 1.795 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Kami meminta agar Kementerian Kehutanan segera turun tangan dan melakukan koordinasi lintas sektor, dan menerjunkan personil guna mencegah kebakaran hutan yang lebih luas," tegas Hanan dalam siaran persnya, dikutip Jumat (21/8/2026).
Baca juga: Kemenhut Akan Usut Penyebab Karhutla Kalimantan, Pelanggaran Akan Diproses Hukum
Pekatnya asap akibat karhutla mulai berdampak signifikan terhadap jarak pandang di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat visibilitas dilaporkan hanya mencapai sekitar 1,4 kilometer.
Selain mengganggu jarak pandang, kualitas udara di Kota Palangka Raya juga mengalami penurunan drastis.
Indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) bahkan mencapai angka 487 yang masuk dalam kategori berbahaya.
Ia menegaskan, upaya penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antarkementerian dan lembaga yang tidak sebatas dilakukan melalui rapat maupun pembentukan posko.
Baca juga: Karhutla Kalimantan, Pemerintah Kerahkan 12.880 Personel dan Tambah Armada Udara
Menurut dia, koordinasi tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat langkah pencegahan, kesiapan personel dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, pemantauan titik panas atau hotspot, serta mempercepat respons ketika karhutla terjadi.
Langkah tersebut penting dilakukan agar kebakaran tidak meluas dan berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Terlebih, kondisi musim kemarau serta ancaman El Nino membuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat semakin dibutuhkan untuk menekan risiko karhutla, terutama di wilayah Kalimantan.
"Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yang punya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam atasi Karhutla," ujar Hanan.
Baca juga: Pemerintah Didorong Berkolaborasi dengan Banyak Pihak untuk Atasi Karhutla
Pemerintah dinilai perlu memastikan seluruh pihak terkait memiliki langkah penanganan karhutla yang terintegrasi, mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan saat kebakaran terjadi.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat basis data terkait wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla.
Data tersebut mencakup ketersediaan sumber air hingga potensi dampak yang dapat ditimbulkan akibat kebakaran.
"Perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran," tegas Hanan.
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
