JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman Akhmad Sodiq dan sejumlah pihak lainnya dalam operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026). Lembaga antirasuah itu juga menyita uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan yang diduga terkait suap penerimaan mahasiswa baru.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Jumat (21/8/2028), membenarkan ihwal operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto itu. Menurut dia, salah satu pihak yang ditangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq.
Namun, Setyo belum dapat menjelaskan secaraa rinci perihal perkembangan dari penangkapan itu. “Detail pihak yang dibawa ke Jakarta, saya belum update,” tuturnya.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, ada 14 orang yang diamankan dalam penyelidikan tertutup sepanjang Kamis kemarin. Sebanyak 12 orang di antaranya ditangkap di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dan dua orang lainnya di Jakarta.
Menurut Budi, 12 orang yang ditangkap di Purwokerto telah menjalani pemeriksaan awal di Markas Polresta Banyumas. Dari pemeriksaan awal, penyidik memutuskan untuk membawa tujuh orang di antaranya ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.
“Sampai dengan saat ini pihak-pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut dan sedang menjalani permintaan keterangan di KPK, total sejumlah sembilan orang,” kata Budi.
Budi belum mengungkapkan secara detail para pihak yang diperiksa tersebut. Ia hanya mengatakan salah satunya adalah Rektor Unsoed.
Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif dan menentukan status hukum mereka yang ditangkap dalam operasi tersebut.
Menurut Budi, perkara ini terkait dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Adapun barang bukti yang ditemukan dan disita di antaranya uang tunai ratusan juta rupiah.
Budi mengatakan, KPK menyayangkan terjadinya dugaan korupsi di institusi pendidikan. Lembaga pendidikan seharusnya tidak sekadar diisi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan, tapi juga penanaman nilai dan karakter.
“Terlebih dugaan korupsi terjadi saat proses awal, proses penerimaan. Artinya, transaksional sudah terjadi saat mahasiswa baru membuka gerbang masuk kampus. Gerbang yang semestinya menjadi gapura cita-cita dan masa depan bangsa,” ujar Budi.
Sebelumnya pada 2013, skandal korupsi juga pernah menjerat Rektor Unsoed periode 2010-2014, Edy Yuwono. Saat itu, Edy disangka mengorupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Aneka Tambang (Antam). Hasil audit menemukan adanya kerugian negara hingga Rp 2,1 miliar dari total dana CSR sebesar Rp 5,8 miliar yang dikucurkan untuk program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pertanian dan peternakan di lahan reklamasi.
Pada 4 Maret 2014, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang lalu memutuskan Edy Yuwono bersalah dan dihukum 2,5 tahun penjara. Atas vonis ini, Edy mengajukan banding. Namun, pada 11 Juli 2014, Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan hukuman 4 tahun kepada Edy.
Adapun dugaan korupsi di ranah perguruan tinggi kali ini juga kembali menambah rentetan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK hingga Agustus 2026. Adapun sepanjang Januari hingga Juli 2026, KPK sudah mencatat 12 kali OTT.
Kepala daerah menjadi salah satu yang paling banyak ditangkap, yakni berjumlah tujuh bupati dan satu wali kota. Yang terbaru, KPK menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan menetapkannya sebagai tersangka pemerasan anak buah dan pihak swasta. Di luar bupati, ada pula pejabat pajak, hakim, hingga wakil menteri yang ditangkap.
